Harianpilar.com, Bandarlampung – 70 tahun usia bangsa dan negara bukan usia yg muda lagi. Seharusnya di usia ke 70 ini bangsa Indonesia lebih matang, lebih dewasa dan lebih bijak dalam menjalankan kehidupan bernegara, tapi faktanya tidak demikian.
Dengan memanfaatkan ruang politik dan posisi pers yg makin terbuka, kelompok-kelompok kritis bukan lagi menunjukkan sikap kritisnya tapi sudah ada upaya untuk merajut satu peristiwa dengan peristiwa lain dengan tujuan “merusak” wibawa pemerintahan. Ujung-ujungnya ingin mengakhiri Pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat pada pesta demokrasi 9 Juli tahun 2014 lalu.
Kelompok kritis ini kemudian beraliansi dengan tokoh politik tertentu melakukan agitasi dan propaganda politik yang sistematis dengan memunculkan isu “kerjasama ekonomi RI-Tiongkok”, isu jatuhnya rupiah, isu “permintaan maaf Presiden Jokowi kepada PKI”, isu “kebangkitan PKI” dan isu “pelemahan ekonomi” lainnya.
Menurut Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum & HAM Seknas Jokowi, Isu-isu tersebut diolah menjadi satu rangkaian agenda politik yang kemudian dijadikan “momentum” bagi kelompok anti Jokowi-JK untuk membangun dan mengarahkan opini rakyat bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan penjelmaan baru dari pemerintahan lama yang pro komunis, dan karena itu harus diakhiri.
Fenomena gerakan Anti Jokowi-JK ini menurut Sekjen Seknas Jokowi, Osmar Tanjung dilakukan tanpa mengindahkan nasib rakyat yang saat ini yang sangat terpukul dengan kondisi ekonomi yang melambat karena ekonomi global. Jika gerakan ini dibiarkan bebas sebebasnya maka resiko kerusakan pada tatanan politik, sosial dan ekonomi yang selama ini sudah baik, akan menjadi lebih buruk. Yang paling menderita dari kerusakan itu adalah Rakyat Indonesia.
Seknas Jokowi mendukung sepenuhnya program dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi-JK dalam hal mengatasi masalah perlambatan ekonomi, pelanggaran HAM masa lalu, bencana asap dan lainnya dari Marauke hingga ke Sabang. Pemerintah jangan sampai terprovokasi dengan keadaan yang ada, begitu juga rakyat Indonesia baik yang di kota maupun pelosok desa.
Seknas Jokowi sebagai sebuah organisasi rakyat, berkepentingan untuk memberikan pendidikan politik demokratis. Sehingga rakyat tidak tercerai berai dengan isu-isu destruksi.
Bahwa ada banyak perbedaan ditengah opini publik terhadap kepemimpinan presiden Jokowi, itulah demokrasi. Namun Seknas Jokowi dengan konsisten akan tetap mengawal Nawa Cita hingga akhir kepemimpinan Jokowi-JK. (Rls/JJ)
