Harianpilar,com. Bandarlampung – Strategi penguatan pasokan dan distribusi bahan pokok yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung membuahkan hasil. Inflasi Lampung pada Februari 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan angka nasional, sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan stabilitas harga sangat ditentukan oleh kecukupan stok.“Lebaran tidak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen.
Di Provinsi Lampung, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,95 persen—lebih rendah dibanding nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), nasional berada di angka 0,68 persen, sedangkan Lampung 0,36 persen. Artinya, tekanan harga di Lampung masih terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional.
Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen. Namun capaian Lampung menempatkannya sebagai provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Sumatera.
Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, naik dari Januari 2026 sebesar 109,75. Sementara IHK Lampung berada di angka 110,11, lebih rendah dari nasional. Ini menunjukkan tingkat harga umum di Lampung relatif lebih stabil.
IHK sendiri menjadi indikator utama pengukur inflasi maupun deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan ekonomi. Di Sumatera, IHK Lampung termasuk kelompok terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu.
Secara nasional, inflasi Februari 2026 terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik pascadiskon awal 2025. Kenaikan harga emas perhiasan juga memberi kontribusi, dipicu tren global akibat dinamika geopolitik, termasuk serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Di Lampung, tekanan tersebut mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor menjaga kelancaran pasokan, khususnya selama Ramadan 1447 Hijriah.
Pemprov Lampung menilai capaian ini menjadi indikator positif efektivitas kebijakan pengendalian harga. Ke depan, operasi pasar akan terus diperkuat, pemantauan harga diintensifkan, dan keseimbangan antara stabilitas harga serta pertumbuhan ekonomi tetap dijaga.
Dengan inflasi yang terkendali dan IHK yang relatif stabil, Lampung optimistis mampu mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
