Harianpilar.com, Bandarlampung – Walikota Bandarlampung Herman HN diminta terlebih dahulu membenahi keuangan Pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung yang terus mengalami defisit sejak sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 ini dari pada mementingkan maju sebagai calon gubernur Lampung. Jangan sampai maju sebagai Cagub tapi mewariskan hutang di Pemkot Bandarlampung.
Wakil Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar, mengatakan, kondisi keuangan Pemkot Bandarlampung terus mengalami defisit besar sejak tahun 2015, 2016 dan kemungkian besar juga terjadi pada tahun 2017 ini. “Keuangan Pemkot inikan bolong, defisit sejak tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 ini. Nah Pak Herman HN sebaiknya selesaikan dulu, inikan banyak hutang. Saya gak mau jadi tukang cuci piring,” cetusnya saat berbincang dengan Harian Pilar di kediamannya, Rabu (18/10/2017).
Yusuf Kohar mengaku tidak pernah mendukung Herman HN untuk maju di Pilgub dengan harapan dirinya menjadi Walikota.”Saya tidak pernah mendo’a kan atau mendorongnya menjadi Gubernur, agar saya jadi walikota, tidak. Karena keuangan Pemkot ini defisit terus. Harusnya dipotong dulu anggaran-anggaran yang kurang penting itu. Seperti bansos yang sangat besar itu, anggaran umroh yang banyak itu. Harusnya itu di efesienkan,” tegasnya.
Jika Herman HN maju Pilgub, lanjutnya, maka akan meninggalkan beban berat dan pekerjaan berat akibat defisit anggaran yang terus terjadi.”Kalau dia meninggalkan defisit anggaran terus, berarti kita jadi tukang cuci piringnya. Saya tidak mau jadi tukang cuci piringnya,” tandas Yusuf Kohar.
Sementara, Walikota Bandarlampung, Herman HN, belum berhasil dimintai tanggapannya terkait pernyataan Wakilnya ini.
Sebelumnya, Wakil Walikota (Wawali) Bandarlampung Yusuf Kohar juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Lampung agar tidak memilih pemimpin yang takut istri dan membiarkan istrinya ikut-ikutan mengurusi pemerintah. Masyarakat juga jangan memilih pemimpin yang tidak memberdayakan wakilnya.
Menurutnya posisi pemimpin itu sangat penting sehingga orang yang akan menduduki kursi kepemimpinan harus memiliki seni dan strategi dalam memimpin. Yusuf Kohar melihat cara memilih pemimpin dalam pemerintahan ialah pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh istri dalam urusan jalannya roda pemerintahan. Namun demikian istri mendukung penuh tugas maupun program suami.
“Pemerintahan itu supaya baik harus dijalankan oleh sistem yang ada supaya jalannya pemerintahan berjalan sebagai sistem. Ini tidak boleh sama sekali diganggu karena dasarnya adalah aturan hukum dan undang-undang. Misalkan Gubernur punya wakil, Walikota juga punya wakil, bupati juga gitu jadi semuanya diatur,” ujar Yusuf Kohar kepada wartawan, Senin (16/10/2017).
Sistem pemerintahan yang ada, lanjutnya, memberikan fungsi dan porsi kepada wakil sebab bila pemimpin kepala daerah setingkat walikota/bupati tidak memfungsikan wakilnya maka bukan pemimpin yang sehat dan itu harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilihnya.
“Jadi istri kepala daerah sebagai pemimpin tidak boleh ikut campur urusan suami apalagi mengatur jalannya pemerintahan. Suami juga jangan diam saja takut istri. Ini bukan cuma ikut ngatur-ngatur tapi malah sampai memarahi camat, lurah,kepala dinas, kepala badan, sekolah-sekolah, sampai puskesmas. Jadi dia (istri) bukan pejabat negara, dia bukan pejabat pemerintahan,” papar dia.
Pemimpin yang istrinya ikut-ikutan mengatur pemerintahan, dan suami juga takut istri jangan dipilih karena membahayakan bagi jalannya pemerintahan yang sehat. Karenanya istri pemimpin harus tahu tugas diantaranya membantu program dibidang PKK, Dekranasda dan Dharmawanita.
“Pemimpin harus memberdayakan wakil karena hukum mengatur adanya wakil,” pungkasnya.(Mintan/Maryadi)
Komentar