Harianpilar.com, Bandarlampung – Gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang yang dilakukan Ketua Nasdem Pesawaran M Nasir terhadap Ketua Nasdem Bandarlampung Naldi Rinara mendapat perhatian serius Dewan Pimpinan Wilatah (DPW) Nasdem Lampung.
DPW Nasdem Lampung secara keorganisasian akan melakukan mediasi terkait persoalan ke dua kader Nasdem tersebut.
“Terkait mediasi, apabila benar para pihak telah membawa sengketa ke ranah pengadilan, tentulah DPW secara keorganisasian memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan kedua belah pihak,” ungkap Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW Nasdem Lampung M. Yunus, saat dikonfirmasi, Senin (4/4).
Meski demikian, Yunus mengaku sampai saat ini DPW Nasdem Lampung secara keorganisasian belum mendapatkan kabar persoalan tersebut, baik dari pihak Nasir maupun Naldi.
“Sampai saat ini, saya selaku Ketua Badan Advokasi dan Hukum (BAHU) DPW Nasdem, secara keorganisasian, belum mendapatkan kabar dari para pihak yang diduga bersengketa. Saya tidak mau berspekulasi, baik terkait subyek hukumnya maupun terkait materi hukum atas dugaan adanya sengketa tersebut,” jelasnya.
Dirinya juga mengimbau kepada seluruh kader Nasdem, setiap masalah yang muncul antar kader, baiknya ditempuh melalui mekanisme Alternatif Dispute Resolusion.
“Entah itu melalui mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya meminta kepada seluruh kader Nasdem di Lampung untuk tetap solid melakukan kerja-kerja politik.
“Kepada seluruh kader NasDem, sebaiknya terus melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik yang bermaslahat untuk kepentingan orang banyak,” pungkasnya.
Sebelumnya, mantan calon bupati Pesawaran M. Nasir menggugat Naldi Rinara yang juga pasangannya pada Pilkada setempat 2020 lalu ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Gugatan tersebut resmi dilayangkan oleh M Nasir ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Kamis 31 Maret 2022, dan terdaftar dengan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2022/PN Tjk, dengan klasifikasi perkara gugatan wanprestasi.
Dikonfirmasi, M. Nasir yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Pesawaran itu membenarkan terkait gugatan tersebut. “Memang iya,” ujarnya, Minggu (3/3).
Disinggung apakah terkait masalah dana kampanye pada pilkada lalu, mantan Ketua DPRD Pesawaran ini enggan menjabarkannya.
“Bukan masalah itu (kampanye). Tapi masalah kekeluargaan saja,” kata dia.
Dirinya pun juga mengaku belum mengetahui kapan jadwal persidangannya.
“Biasanya jadwalnya ada di link. Saya juga belum dapat info dari kuasa hukum saya,” tukasnya.
Dirinya pun kembali menegaskan gugatan tersebut hanya permasalahan keluarga saja.
“Nanti saja lah bicara itu. Kita bicara puasa saja. Kalau ada cerita nanti kita ceritakan. Ini hanya masalah keluarga saja,” tukasnya.
Terpisah, Naldi Rinara yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung mengaku kaget atas gugatan terhadap dirinya.
Karena selama ini, dirinya mengklaim masih menjalin komunikasi baik dengan M. Nasir.
“Atas gugatan itu saya hanya kaget saja. Gugatannya apa, masalahnya apa, saya juga tidak tahu. Karena komunikasi kita baik-baik saja. Sering ketemu dan kumpul rapat di DPW,” ujarnya.
Kendati demikian, mantan anggota DPRD Kota Bandarlampung itu mengaku siap menghadapi atas gugatan tersebut.
“Ya kalau dipanggil sama PN kita siap hadir. Tapi pada prinsipnya saya nggak mau banyak komentar. Saya hanya kaget saja, masalahnya apa kok bisa ada gugatan itu,” tukasnya.
Untuk diketahui, dalam gugatan ini, M Nasir juga turut mencantumkan beberapa nama sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat, diantaranya Erwan Setiawan selaku Tergugat I, Aria Sukma selaku Turut Tergugat I, Dini Merika Putri selaku Turut Tergugat II, serta Muhammad Novandi selaku Turut Tergugat III.
Dengan pula menerapkan beberapa poin permohonan gugatannya untuk diputuskan oleh Majelis Hakim yang antara lain, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi tehadap Penggugat.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 51/S.B. kepada Turut Tergugat I sebagai Kompensasi atas Titipan uang berdasarkan Akta Penitipan Uang No. 07 Tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Novandi, S.H., M.Kn.
Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Informasi dihimpun, gugatan terhadap mantan pasangan Cawabup dari M Nasir tersebut, dilayangkan dengan menyoal urusan terkait dana kampanye yang hingga saat ini masih menyisakan permasalahan.
Dan sementara terhadap perkara gugatan perdata ini sendiri, dijadwalkan akan segera disidangkan secara perdana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dilaksanakan pada bulan mendatang, Selasa 12 April 2022. (*)
