Harianpilar.com, Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan strategi pembiayaan alternatif untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, Pemprov Lampung menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung guna merumuskan implementasi Creative Financing atau pembiayaan kreatif.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/6/2026). Pertemuan itu menjadi tahap awal penyusunan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan dan mewujudkan visi Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah memetakan berbagai kebutuhan pembangunan strategis yang membutuhkan dukungan pendanaan besar, mulai dari ketahanan pangan, Program Desaku Maju, konektivitas dan logistik, energi, hilirisasi industri, kawasan investasi, lingkungan hidup, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Marindo menegaskan bahwa pembangunan Lampung tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Dibutuhkan kolaborasi multipihak untuk menjawab tantangan pembiayaan yang semakin besar dari tahun ke tahun.
“Provinsi Lampung dalam membangun daerahnya tidak sendirian. Kehadiran Bank Indonesia, OJK, dan DJPb menjadi penguatan yang sangat berarti untuk menjembatani keterbatasan fiskal yang kita hadapi,” ujar Marindo.
Menurutnya, Creative Financing menjadi instrumen penting untuk mempersempit kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
“Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas fiskal memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan inovasi pembiayaan agar program-program prioritas tetap berjalan dan target pembangunan dapat tercapai,” tegasnya.
Melalui konsep tersebut, Pemprov Lampung membuka peluang pemanfaatan berbagai sumber pendanaan nonkonvensional, seperti investasi swasta, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan lembaga pembangunan, instrumen pasar keuangan, hingga pembiayaan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Skema ini diproyeksikan menjadi motor penggerak percepatan sejumlah proyek strategis daerah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi baru terbarukan, kehutanan, kawasan industri, hilirisasi, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor produktif, Creative Financing juga diharapkan mampu meningkatkan arus investasi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator keuangan, dan sektor usaha tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Lampung tengah menyiapkan model pembangunan yang lebih adaptif dan inovatif. Di tengah tantangan fiskal, Pemprov memilih mencari sumber energi baru pembiayaan agar roda pembangunan tetap bergerak menuju target besar Indonesia Emas 2045. (Ramona)
Komentar