Harianpilar.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat tonggak penting dalam reformasi birokrasi. Untuk pertama kalinya, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Lampung naik ke predikat BB (Sangat Baik) pada tahun 2025, setelah sembilan tahun berturut-turut berada di predikat B.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2).
Predikat BB menandai lompatan signifikan kualitas tata kelola pemerintahan, di mana kinerja instansi tidak lagi semata berorientasi administrasi, melainkan telah menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja pemerintahan.
“Alhamdulillah, setelah sembilan tahun berada di predikat B, hari ini Lampung naik ke BB. Ini kerja luar biasa seluruh perangkat daerah. Penghargaan ini menjadi standar baru dalam bekerja, dari perencanaan hingga outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, capaian tersebut bukan titik akhir. Pemprov Lampung menargetkan peningkatan lanjutan menuju predikat A pada penilaian berikutnya. “Ini tugas bersama. Integritas dan kinerja harus terus kita optimalkan,” tegasnya.
Dalam ajang yang mengusung tema Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045 itu, Pemprov Lampung juga meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, memperkuat komitmen daerah dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, reformasi birokrasi merupakan fondasi utama penguatan kapasitas negara. “Birokrasi yang unggul dan berintegritas akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti percepatan transformasi digital pemerintahan hingga 2029 sebagai bagian dari human-based governance. Saat ini, Indonesia mencatat peningkatan signifikan Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) dengan peringkat ke-64 dunia, serta telah memiliki 305 Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah.
Ke depan, Kementerian PANRB akan mengembangkan SAKIP menjadi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas Presiden.
Dengan capaian predikat BB dan penghargaan Zona Integritas, Pemprov Lampung dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas dan integritas. Tantangan selanjutnya adalah menjaga konsistensi kinerja dan memperluas dampak layanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
