oleh

Meski Tanggung Jawab Pemkab Lamtim, Pemprov Lampung Sudah Lama Usulkan Pembangunan Jembatan Way Bungur ke Pusat

Harianpilar, com. ​Bandarlampung –Viral di media sosial, perjuangan 90 siswa di Desa Kalipasir, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai menggunakan rakit demi bersekolah, mendapat respons serius dari pemerintah.

​Meski secara kewenangan berada di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung turun tangan.

Pemprov memastikan usulan pembangunan jembatan permanen telah disampaikan ke pemerintah pusat sejak 2025 dan ditargetkan mulai dibangun pada Semester I tahun 2026.

Pembangunan jembatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Estimasi anggaran mencapai Rp70 miliar untuk membangun jembatan yang sesuai standar keselamatan.

​”Membangun jembatan di lokasi tersebut anggarannya besar, sekitar Rp70 miliar sampai tuntas. Tidak bisa asal bangun, harus bertahap dan sesuai standar karena menyangkut keselamatan nyawa,” ungkap pihak Pemprov Lampung dalam keterangannya.
​Tim Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) yang telah melakukan survei lapangan menemukan bahwa lokasi tersebut memiliki risiko teknis tinggi, termasuk kerawanan longsor. Oleh karena itu, solusi perbaikan parsial tidak dimungkinkan; jembatan harus dibangun ulang dari awal secara menyeluruh.

Menanggapi kondisi darurat di mana anak-anak sekolah masih harus menggunakan rakit, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan solusi melalui pembangunan Jembatan Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai solusi prioritas agar akses pendidikan dan keselamatan warga terjamin.

​”Tujuannya satu, agar anak-anak bisa bersekolah dengan aman. Target kami, pada semester pertama 2026 pembangunan jembatan sudah berjalan,” tegas narasi resmi pemerintah tersebut.

Saat ini, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan realisasi proyek tersebut, mengingat keterbatasan fiskal yang dialami Pemkab Lampung Timur.

Masyarakat diminta bersabar sembari pemerintah mematangkan proses teknis agar insiden yang tidak diinginkan dapat dihindari.
​(Ramona)