Harianpilar.com, Bandarlampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdprov) Lampung, Fahrizal Darminto didampingi sejumlah pejabat di Lembaga Jasa Keuangan menutup gelaran Digital Financial Festival for Inclusion (Digiffest) OJK 2023 bertempat di Mall Boemi Kedaton (MBK), Minggu (22/10) malam.
Sekdaprov dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tema yang diusung ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini, dimana teknologi digital sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
“Ada berapa hal penting yang perlu saya garis bawahi temanya “Layanan Keuangan digital, Go Digital Go Inclusif. Saat ini kita tidak mungkin bisa meninggalkan teknologi digital, oleh karena semua itu sudah berbasis digital sehingga menjadi lebih efisien dan pelayanan bisa lebih dijangkau, bahkan dengan teknologi digital ini banyak sekali peluang-peluang usaha baru tumbuh,” ucapnya.
Melalui teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan untuk membuat peluang-peluang baru maupun mengembangkan usahanya dirumahnya masing-masing.
“Sekarang masyarakat bisa buka usaha tidak mesti punya etalase, bisa buka usaha dirumah, orang bisa order melalui aplikasi, bayar melalui aplikasi. Jadi, teknologi digital ini membuka peluang-peluang baru dalam mengembangkan ekonomi dan ini nampak sekali UMKM kita tumbuh dengan didukung oleh teknologi digital,” ucap Sekdaprov.
“Ada dua terminologi yang cukup penting sebagaimana dijelaskan oleh kepala OJK, literasi keuangan dan inklusi keuangan. Pada malam ini kita mendorong agar inklusi keuangan itu bisa lebih meluas dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan disini, artinya kita mendekatkan pelayanan kepada publik,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, membuka wawasan, dan memberikan literasi kepada masyarakat terhadap aspek-aspek yang terkait dengan keuangan, jasa keuangan dan perbankan, masyarakat juga diharapkan dapat lebih paham mengenai berbagai aspek pembiayaan.
“Setelah itu, masyarakat juga menjadi lebih paham tentang aspek pembiayaan, tidak bisa dipungkiri lagi semua kehidupan kita pasti didukung oleh pembiayaan, mungkin kita mau beli rumah, kita berhubungan dengan KPR, mau beli sepeda motor, berhubungan dengan kredit sepeda motor bahkan hampir semua pegawai kalau pegawai negeri itu juga menikmati fasilitas kredit konsumtif, begitu juga dengan UMKM, kita dorong terus agar KUR dapat terjangkau, pelaku ekonomi sampai ke pelosok-pelosok desa tertentu, terjauh sekalipun artinya untuk aspek pembiayaan ini kita dorong terus supaya ekonomi kita bisa berputar,” jelas Sekdaprov.
Selanjutnya, Sekdaprov berharap masyarakat untuk lebih paham mengenai investasi dan memahami mengenai layanan-layanan penjaminan yang disediakan.
“Yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya masyarakat musti paham juga adanya layanan-layanan penjaminan, Insurance dan lain-lain. Orang harus dibuka matanya oleh karena hidup kita pasti ada resiko, baik resiko kesehatan, maupun resiko-resiko kerugian seperti sepeda motornya atau mobilnya kecelakaan, atau rumahnya terbakar dan lain-lain,” ucap Sekdaprov.
Sekdaprov juga berharap bahwa dengan dukungan pemerintah dan stakeholder terkait, masyarakat Lampung mendapatkan informasi sehingga dapat lebih paham dan mengerti terkait layanan jasa keuangan.
“Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, masyarakat Lampung menjadi lebih literate/lebih paham tentang pilihan-pilihan itu, paham juga dengan resiko-resikonya, sehingga tidak terjebak kepada pinjol-pinjol pinjaman online yang beresiko tinggi bahkan itu belum tentu resmi,” harapnya.
Di akhir, Sekdaprov juga menyambut baik diadakannya kegiatan ini dan berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong kebangkitan ekonomi di Provinsi Lampung
“Jadi ini baik sekali pak Bambang, kita mencoba untuk meningkatkan literasi kepada anak-anak mulai dari SMA, kita dorong anak SMA sudah mulai paham tentang pilihan-pilihan tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pendorong kebangkitan ekonomi di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Lampung, Bambang Hermanto dalam laporannya menyampaikan bahwa Bulan Inklusi Keuangan ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan amanat dari Presiden RI.
“Bapak Presiden dalam strategi nasional keuangan inklusif yang memberikan target kepada kita untuk bisa mencapai tingkat inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%, ini tentu target yang tidak ringan karena kita perlu memastikan bahwa tidak hanya tingkat inklusinya tetapi tingkat literasinya masyarakat juga harus kita dorong,” ucapnya. (Ramona/JJ).
