oleh

Proyek Dinkes Tubaba “Berpotensi” Rugikan Negara

Harianpilar.com, Bandarlampung – Proyek Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulangbawang Barat (Tubaba) yang dilaksanakan menggunakan metode pemilihan langsung padahal memiliki jenis, sifat hingga waktu pelaksanaan yang sama dinilai berpotensi merugikan keuangan Negara. Harusnya proyek itu tidak dibagi menjadi banyak paket agar bisa menggunakan metode tender terbuka, sehingga rekanan bisa bersaing secara sehat, transparan, dan kompetitif. Dengan begitu pemerintah lebih diuntungkan karena bisa mendapatkan pengadaan barang/jasa dengan harga termurah dari pihak ketiga.

Apa lagi, peraturan presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa, serta Undang-undang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2010 melarang hal tersebut.

“Jika kita melihat jenis dan sifat proyek, terus waktu pelaksanaan, memang tidak ada alasan proyek itu dibagi jadi banyak paket. Justru sebaliknya, karena dibagi menjadi banyak paket pelaksanaanya menggunakan metode penunjukan langsung (PL). Yang terjadi ada banyak perusahaan mendapat banyak paket tanpa ada penurunan dalam penawaran yang signifikan. Padahal, jika ditender terbuka pasti ada penurunan penawaran yang signifikan, karena rekanan bersaing secara sehat, transparan dan kompetitif. Jadi patut diduga ada potensi Negara atau pemerintah bisa dirugikan dalam hal itu,” ujar Kepala Divisi Hukum Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung, Meida Hartawan, Minggu (7/8).

Namun, lanjutnya, perlu ditelusuri siapa pihak yang diuntungkan dan siapa pihak yang dirugikan akibat kebijakan penggunaan metode penunjukan langsung dari banyak paket proyek yang memiliki jenis, sifat dan waktu pelaksanaan yang sama itu. “Aturannyakan jelas, tidak boleh memecah proyek untuk menghindari tender. Apa lagi kan proyek itu memiliki jenis, sifat dan waktu pelaksanaan yang sama. Terkecuali ada kondisi darurat, ini apa kondisi daruratnya? Kan tidak ada. Saran saya laporkan masalah itu ke penegak hukum, agar ditulusuri siapa yang diuntungkan dan dirugikan, siapa yang membuat kebijakan itu, siapa yang melaksanakan,” tandasnya.

Informasi yang disampaikan media, lanjutnya, sudah bisa dijadikan petunjuk awal bagi penegak hukum untuk melakukan pengusutan. Selebihnya tugas penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh.”Peran masyarakat dalam hal ini pers sudah baik, tinggal peran penegak hukum lagi yang harus kita tunggu,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tubaba, Karyawanto, saat dimintai tanggapan soal potensi kerugian Negara ini enggan berkomentar. Karyawanto meminta wartawan ke kantornya. Namun, sebelumnya Karyawanto membantah bila proyek pengadaan obat – obatan tersebut tidak sesuai aturan. Karyawanto memastikan pengadaan dengan sistem penunjukan langsung (PL) itu benar – benar sesuai aturan.”Selama kita melaksanakan proyek sejak tahun 2019 tidak ada kendala. Bahkan itu juga sudah diperiksa oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, artinya tidak ada kendala sama sekali,”jelasnya Rabu (3/8).

Menurutnya, pihaknya telah mengikuti aturan dalam pengadaan obat – obatan yang dilaksanakan tahun 2022 ini. “Saya bersama tim sudah melaksanakan sesuai aturan, memang semua pekerjaan itu pasti mengandung resiko. Tetapi mudah – mudahan tidak ada kendala,”paparnya.

Karyawanto menjelaskan, proyek pengadaan obat-obatan itu merupakan pekerjaan non e-katalog, dan dalam melaksanakan kegiatan itu disesuaikan Rencana Kebutuhan Obat (RKO), dari RKO itulah diketahui apa saja jenis obat yang dibutuhkan. “Penyedia obat – obatan itu namanya prinsipal, jadi prinsipal itu tentunya tidak bisa menyiapkan semua obat-obatan yang kita butuhkan. Padahal sama -sama dari Kimia Farma. Sehingga bila dilihat secara sekilas akan terlihat seperti adanya pemecahan paket,” terangnya.

Karyawanto mengakui dalam paket pengadaan obat-obatan itu terkesan seperti ada pemecahan paket proyek. “Emang ia, bila dilihat dari data yang sampean kirimkan terlihat adanya pecah paket, dimana dikerjakan dihari yang sama dan lainnya. Padahal penyedianya itu berbeda. Kami itu kontraknya dengan distributor,”kilahnya.

Jadi, yang menentukan obat – obatan yang dari Kimia Farma atau Indo Farma itu adalah prinsipalnya.”Aturan yang kita gunakan sesuai LKPP, meskipun nama kontrak atau paketnya sama. Kita juga akan diperiksa oleh Inspektorat dan BPKP. Yang jelas tidak ada pemecahan paket proyek,”pungkasnya.

Untuk diketahui, dari dokumen dan penelusuran Harian Pilar, dalam pengadaan obat-obatan di Dinkes Tubaba tahun 2022, ditemukan Belanja Obat-Obatan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Kefarmasian terbagi ke dalam banyak paket proyek, dan ditemukan beberapa perusahaan yang memperoleh hingga tiga paket proyek sekaligus dalam sistem penunjukkan langsung itu tanpa ada penurunan penawaran atau negosiasi secara signifikan. Selain itu, dalam proses penunjukkan langsung itu selurunya peserta tunggal sekaligus menjadi pemenang, tanpa ada peserta pendamping.

Seperti PT. Kimia Farma Trading & Distribution. Perusahaan ini mendapat tiga paket proyek melalui sistem penunjukan langsung. Yakni Belanja Obat-Obatan (4) DAK Kefarmasian senilai Rp112.665.000.  Belanja Obat-Obatan (9) DAK Kefarmasian senilai Rp184.071.300. Belanja Obat-Obatan (10) DAK Kefarmasian senilai Rp196.953.960.

Kemudian, PT Adya Artha Abadi juga mendapatkan tiga paket proyek melalui penunjukan langsung. Yakni Belanja Obat-Obatan (8) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp128.205.000. Belanja Obat-Obatan (7) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp155.400.000. Belanja Obat-Obatan (15) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp195.582.000.(SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR. EDISI SENIN 8 AGUSTUS 2022)