oleh

Bawaslu RI Diminta Tunda Penetapan Anggota Bawaslu Lampung

Harianpilar.com, Bandarlampung – Tidak adanya keterwakilan perempuan pada komposisi enam besar calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung 2022-2027 yang diumumkan Timsel jadi sorotan publik.

Koalisi aktivis perempuan Lampung yang terdiri dari politisi, akademisi dan praktisi menyurati Bawaslu RI untuk menunda penetapan anggota Bawaslu Lampung.

Tiga tuntutan dalam surat yang dilayangkan koalisi aktivis perempuan Lampung yakni, menunda penetapan anggota Bawaslu Provinsi Lampung sampai terpenuhinya perintah kaidah hukum.

Kedua, Membatalkan Keputusan Nomor: 025/TIMSEL.LA/08/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Dan ke tiga, menginstruksikan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Lampung untuk melakukan seleksi ulang terhadap Calon Anggota Bawaslu Lampung hingga ada keterwakilan perempuan

Aktivis Perempuan Lampung, Diah Dharma Yanti merasa Timsel Bawaslu Lampung tidak memahami dan memiliki perspektif perempuan.

“Kalau mereka memiliki itu, pasti mereka prioritaskan keterwakilan perempuan dalam nama enam besar calon anggota Bawaslu Lampung ini,” tegasnya, Sabtu (6/8).

Menurut Diah, penetapan enam nama Calon Anggota Bawaslu Lampung tersebut, kurang memperhatikan pasal 92 ayat (11) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

“Sangat disayangkan jika kemudian penyelenggara pemilunya tidak ada keterwakilan perempuan. Sementara mereka nanti melakukan verifikasi terhadap partai-partai politik terkait keterwakilan perempuan,” ujar Diah.

Aktivis perempuan Lampung ini menegaskan hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI) Lampung, Aprilliati.

“Kami sangat menyesalkan Timsel Bawaslu Lampung mengabaikan amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 92 ayat 11,” ujar dia.

Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menyesalkan putusan Tim Seleksi yang tidak mengakomodir kesetaraan gender, karena hal tersebut akan berpengaruh pada Indeks Pemberdayaan Gender di Lampung.

“Padahal DPRD bersama pemerintah provinsi sudah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender,” kata dia.

Apriliati kembali menyoal inkonsistensi penyelenggara pemilu pada pesta demokrasi yang akan berlangsung di 2024.

“Bagaimana mungkin penyelenggara pemilu mewajibkan setiap komposisi kepengurusan partai politik dan pada tahapan pencalonan legislatif harus memenuhi 30 persen kuota perempuan. Sementara penyelenggaranya sendiri pun mengabaikan semangat keterwakilan perempuan yang diatur dalam undang-undang,” imbuh dia.

Untuk itu, Aktivis perempuan Lampung ini menyoal inkonsistensi penyelenggara pemilu dan meminta Bawaslu RI segera meninjau kembali penetapan nama-nama calon anggota Bawaslu Lampung 2022-2027.

“Kami tidak mengenal mereka (calon) dan kami tidak ada kepentingan, yang kami perjuangkan adalah semangat keterwakilan perempuan 30 persen dalam rangka 17 Agustus, dan juga hari ulang tahun Kaukus Perempuan Politik Indonesia,” pungkas Aprilliati.

Terpisah, Ketua Timsel Bawaslu Lampung Tuntun Sinaga mengatakan, enam calon Anggota Bawaslu Lampung yang lolos adalah yang memenuhi kriteria dan pihaknya telah menjalankan tugas sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.

“Mereka ini yang mendapat nilai tertinggi dari peserta lainnya, kalau nilai tidak mencukupi ya bagaimana mau lolos,” kata Tuntun.

Menurutnya, dalam proses seleksi tidak ada pelanggaran ketentuan, seluruh prosesnya berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Selain itu, soal harus memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan dalam komposisi anggota Bawaslu seperti dimuat di Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) UU Pemilu tahun 2017, menurut Tuntun, timsel sudah memperhatikan itu dan memaknainya “tidak wajib” atau harus meloloskan perempuan tanpa syarat.

Pihaknya, lanjut Tuntun, telah menjadikannya bahan pertimbangan dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi  Lampung yang berjumlah 7 anggota.

Selain itu, dengan tidak ada keterwakilan perempuan yang lolos seleksi bukan hanya terjadi di Lampung.

“Di luar Lampung juga terjadi seperti ini dan ini tidak melanggar UU, karena memang tidak memenuhi kriteria penilaian tim melalui tahapan tes,” kata Tuntun.

Sehingga, kata Tuntun, Anggota Bawaslu Lampung Periode 2022-2027 yang nantinya akan dipilih tiga orang laki-laki ini tak akan jadi soal. Pasalnya, tahun depan akan dilakukan lagi rekrutmen empat orang yang menjadi bagian dari anggota Bawaslu Lampung, dan peluangnya tentu lebih terbuka.

“Tahun depan lebih berpeluang untuk menggantikan empat lagi komisioner yang akan habis masa jabatannya,” sambungnya.

Tuntun berharap, perempuan khususnya terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas dirinya untuk dapat bersaing dan menjadi setara dalam banyak hal dengan pria dalam ranah dan tugas-tugas publik.

Adapun Koalisi Aktivis perempuan Lampung yang menyoal hasil Timsel Bawaslu Lampung itu diantaranya

  1. Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia Lampung (Aprilliati);
  2. Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan FISIP Unila (Handi Mulyaningsih);
  3. Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Lampung (Nenden Tresnanursari);
  4. Aktivis Perempuan (Diah Dharma Yanti);
  5. Ketua Posbakum Aisyiyah Lampung (Hayesti Maulida);
  6. LETTS Talk (Renvi Liasari);
  7. Kepala Pusat Pemberdayaan UML (Sulastri);
  8. Caretaker Direksda PKBI Lampung (Budisantoso Budiman);
  9. Akademisi Unila (Ari Darmastuti);
  10. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Lampung (Nurjanah);
  11. Lembaga Children Crisis Center (Turaihan Aldi);
  12. Direktur Lembaga Advokasi Anak Damar (Sely Fitriani);
  13. Wanita Katolik (Elisabeth Sri Puryanti);
  14. Direktur LPHPA (Tony Fisher);
  15. Ketua Forum Advokat Perempuan Lampung (Nina Suzanti);
  16. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Lampung (Pundari);
  17. Ketua Bundo Kandung Provinsi Lampung (Elmarosya);
  18. Perempuan Timur;
  19. dan Pengusaha (Syarifah). (*)