Harianpilar.com, Bandarlampung – DPD Golkar Lampung kubu Alzier Dianis Thabranie bersi keras akan mengupayakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
“Munaslub tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa menunggu sidang praperadilan Setya Novanto. Golkar harus diselamatkan agar elektabilitas partai tidak terus merosot. Dualisme Golkar di Lampung harus diakhiri,” ujarnya, Senin (28/11/2017).
Alzier mengaku heran, jika 15 DPD Golkar kabupaten/kota mau mengikuti ambisi kekuasaan Arinal. Tetap kuat untuk mencagubkan Arinal yang hasil surveynya tidak bisa mengungguli petahana Ridho Ficardo.
“Golkar harus mencagubkan Ridho, yang terbukti dalam berbagai survey berpeluang besar untuk menang. Jangan mencalonkan orang yang cuma jadi boneka Taipan. Sosok dan karakternya bermasalah,” tegasnya.
Alzier bahkan siap keluar dari Golkar kalau munaslub tidak digelar. “Partai ini dalam bahaya, harus segera diambil langkah cepat. Munaslub tidak bisa dihindari, jangan melampiaskan sahwat kekuasaan dengan mengorbankan partai,” katanya.
Arinal menurutnya akan menjerumuskan partai Golkar, demi ambisi kursi gubernur. “Arinal itu orang baru di Golkar, tidak ada beban baginya jika suara Golkar terpuruk dalam Pileg 2019,” ucapnya.
Sebelumnya, Fasni Bima, juru bicara kubu Alzier mengecam keras penolakan munaslub. Penolakan munaslub menunjukan sikap anti perubahan dan pragmatisme politik.
“Golkar sudah diambang kehancuran, kenapa ada kader yang menolak munaslub. Ini menunjukan sikap membela kepentingan Sugar Group. Karena jika munaslub, rencana pencaguban Arinal bisa buyar,” ujar Fasni yang juga aktifis Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL), Senin (27/11/2017).
DPD 1 versi Alzier, lanjut Fasni, ikut intens menggalang dukungan munaslub di Jakarta. Walau pun Setnov menang dalam pra peradilan, munaslub harus digelar. Citra dan elektabilitas Golkar sudah hancur-hancuran karena ulah Setnov. Makanya Setnov harus disingkirkan.
Sementara, 26 DPD I mendesak DPP Partai Golkar untuk segera melakukan Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum.
“Ini bukan bisik-bisik ya, ada 26 DPD I untuk mendesak Munaslub. Dalam waktu dekat akan menyerahkan ke DPP. Pokoknya kamu pejam mata, 2-3 hari baru buka mata,” ujar Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Zainal Bintang, dikutip kumparan.com, Senin (27/11/2017).
Dari beberapa DPD I Golkar yang meminta Novanto mundur, desakan paling gencar terdengar lewat Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPD Jawa Tengah Wisnu Suhardono.
Desakan itu, jelas Zainal, muncul lantaran para kader di tingkat DPD I selalu mendapat kecaman dari masyarakat dan konstituennya. Meski kasus e-KTP adalah masalah pribadi Novanto bukan Partai Golkar.
“Terutama di daerah telah berketetapan hati untuk Munaslub merekalah yang berada di garis depan berhadapan dengan konstituen yang menderita tiap detik oleh reaksi-reaksi masyarakat,” ucap dia.
Selain itu, Zainal mengungkapkan, tiga organisasi pendiri Partai Golkar yang tergabung dalam unsur Tri Karya Golkar melakukan pertemuan di Jogjakarta, ketika DPP mengkonsolidasi 347 DPD I di Hotel Sultan pada Sabtu (25/11/2017) malam. Dedi dan Wisnu turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan di Jogja ini kan pertemuan unsur-unsur Tri Karya, itu tiga organisasi pendiri Golkar MKGR, Kosgoro 57, dan Soksi. Jadi kami sebagai pendiri golkar di forum itu sepakat untuk diadakan Munaslub, intinya munaslub harga mati,” jelasnya.
Politisi senior itu mengatakan Munaslub adalah forum tertinggi satu tingkat di bawah Munas yang bisa mengambil keputusan strategis termasuk menggantikan pimpinan organisasi. Ia dan seluruh forum Tri Karya menginginkan Munaslub karena Novanto telah ditahan oleh KPK akibat kasus hukum E-KTP.
“Segera secepatnya dilaksanakan.Mengapa Munaslub karena Ketum kami dalam posisi memalukan dan memilukan dia telah memakai rompi oranye KPK,” tuturnya. (Fitri/Maryadi)
