Harianpilar.com, Bandarlampung – Gerakan mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung untuk menolak segala bentuk tindakan refresifitas yang dilakukan pihak rektorat akan terus berlanjut, sampai pihak rektorat memenuhi tuntutan mahasiswa.
Bahkan, para mahasisiwa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli IAIN (AMPI), mengancam akan mendesak Rektor IAIN Muhamad Mukri untuk mundur dari jabatannya, jika tidak mampu mengakomodir tuntutan mahasiswa.
“Jika pihak rektorat tidak memenuhi tuntutan kami, maka kami akan tetap melakukan perlawanan hingga mendesak rektor mundur dari jabatannya, ya tergantung dari hasil mediasi dengan rektorat,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Peduli IAIN (AMPI) Ahmad Hadi Baladi Ummah (Pupung), saat ditemui di ruang rawat Hazah Nomor 25 Lantai 3 RS Urip Sumohardjo, usai operasi patah tulang kaki saat aksi di IAIN, Jumat (20/5/2016) lalu yang berakhir ricuh.
Ditegaskan Pupung, jika perjuangan mahasiswa tidak akan pernah berhenti dan akan terus menolak segala bentuk pungli, meminta pengembalian nama baik 16 massa aksi yang diamankan aparat kepolisian, menolak keras setiap tindakan refresifitas dan menghentikan tindakan pembregusan kreatifitas mahasiswa dan meminta rektorat untuk meminta kepada seluruh masyarakat Lampung baik secara tertulis maupun lisan atas tindakan yang tidak menyenangkan terhadap massa aksi.
“Itu akan tetap menjadi isu bersama di AMPI, untuk pungli jelas kami minta untuk tidak menjadi bernominal, harus sukarela apapun varian gerakannya akan tetap kami suarakan,” tegas Pupung.
Meski demikian, Pupung juga menyambut baik jika pihak rektorat sudah membuka ruang mediasi bagi para mahasiswa.
“Ya tergantung mediasinya nanti bagaimana, jika memang masih bisa dibicarakan baik-baik dan dapat disepakati bersama kenapa tidak,” jelasnya.
Menanggapi pembubaran paksa posko aksi mogok makan terhadap 6 mahasiswa yang dilakukan secara paksa dan intimidasi oleh pihak keamanan bersama sejumlah preman, Pupung mengungkapkan, jika pada malam kejadian intel kampus (Intelkam) menyatakan jika mereka (Satpam dan preman) dalam keadaan mabuk alkohol, melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut tanpa perintah atau aba-aba Intelkam melainkan inisiatif pihak kampus sendiri.
“Dugaan kami ada beberapa preman di situ yang pakai baju biasa dan keterangan dari kawan-kawan aksi mogok makan itu memang mereka bau alkohol semua dan ngamuk-ngamuk. Dan kami disitu langsung konfirmasi ke pihak Intelkam apakah itu ada suruhan dari pihak intelkam ternyata memang tidak ada suruhan seperti itu. Kami juga kan sebelumnya mengajukan surat pemberitahuan ke Intelkam bahwa kami akan lakukan aksi mogok makan disitu, intinya itu pure inisiatif pihak kampus,” ujarnya.
Terkait pertemuan dengan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas- HAM) di Rumah Sakit (RS) Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu, Pupung menjelaskan pertemuan itu sebenarnya adalah meminta agak Komnas HAM dapat menindak lanjuti kasus yang mereka alami pasca aksi bukannya diminta untuk memberikan jalur untuk mediasi .
“Enggak hanya Komnas HAM, Kementrian Agama juga sudah mengeluarkan stetmen mengenai campur tangan aparat kepolisian di lingkungan kampus atas aksi kemarin, tidak sepatutnya pihak Rektorat itu mengundang kepolisian pada saat aksi masa mahasiswa di kampus,” jelasnya.
Dr. Saiful Anwar M.Ag Warek lll IAIN Raden Intan Lampung saat dikonfirmasi sangat menyayangkan aksi anarkis tersebut.
“Kami sangat prihatin melihat hal seperti ini, harusnya mereka bisa lebih dewasa bukan malah seperti itu,” kata Saiful, saat dikonfirmasi via telepon, Senin (23/5/2016).
Tidak hanya itu, Saiful juga menegaskan bahwa apa yang mereka (Mahasiswa-red) lakukan adalah bentuk melawan negara.
“Ini kan aset negara kalau mereka rusak urusannya bukan dengan pihak kampus, tapi dengan negara. dan kita akan proses mereka yang melawan,” tambahnya.
Masih kata Saiful, pihak kampus juga mengecam berbagai orang asing yang ikut campur dalam aksi tersebut.
“Apa yang melanggar HAM, HAM apa yang kami langgar, ini kan aneh, orang luar yang tidak faham duduk permasalahan malah menghakimi, dan banyak bendera organisasi non muslim yang turut mengkritisi. Jelas saja kalau masalah infak tidak ada kolerasinya dengan mereka,” sesalnya.
Menanggapi tuntutan pencabukan SK pembekuan UKM SBI Saiful mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan ke arah sana.
“Kita tetap pada pendirian tidak akan mencabut SK pembekuan, dan siapaun yang tidak mau ikut aturan kemungkinan akan kita tindak tegas juga,” tandasnya. (Ramona/Juanda)
