oleh

20 Raperda Jadi PR DPRD Lampung

Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan di tahun 2016 mendatang. Pasalnya saat ini baru ada tujuh Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang baru diselesaikan dari 28 Raperda.

Kepala Perundang-undangan DPRD Provinsi Lampung Bambang Joko Dwi Santoso mengatakan, sebanyak 28 Raperda pihak legislatif baru mengesahkan 8 Raperda.

Jadi 20 Raperda yang belum diselesaikan akan dilanjutkan di tahun 2016.

“Ada sisa Raperda yang belum disahkan dan itu akan menjadi pekerjaan rumah, nanti itu harus diselesaikan,” jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/12/2015).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pihak Legislatif dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dilihat dari kepentingan yang mendesak melainkan kepentingan umum/masyarakat.

“DPRD kan wakil rakyat jadi kerjanya mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Khususnya di Lampung,” katanya.

Untuk 28 Raperda tersebut sesuai Nomor 5/DPRD.LPG/13.01/2015 di antaranya;

  1. Kawasan tanpa rokok (KTR).
  2. Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit jiwa Lampung.
  3. Pedoman rembung desa/pekon.
  4. Perubahan atas perda No. 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2009-2029.
  5. Penambahan penyertaan modal pemprov Lampung kepada PT. Lampung Jasa Utama dan pengesahan penyertaan modal pemprov Lampung kepada PT. Sumatra Promotion Center dan PT. Sumatra Shipping Line.
  6. Organisasi dan tata ruang perangkat daerah di lingkungan pemprov Lampung.
  7. Menejemen dan rekayasa analisa dampak serta menejemen kebutuhan lalu lintas.
  8. Sistem menejemen kesehatan dan keselamatan kerja.
  9. Perubahan kedua atas perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.
  10. Perlindungan kekayaan intelektual. 11. Pemerintahan desa.
  11. Pemberdayaan dan pengembangan koprasi UMKM.
  12. Lain-lain pendapatan yang sah.
  13. Pengembalian kewenangan pengelolaan SMK/SMA dari Kabupaten/Kota oleh pemprov Lampung.
  14. Pembinaan jasa kontruksi.
  15. Penarikan penyertaan modal saham pemerintah daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan penyertaan modal pemerintah daerah kedalam modal saham PT. Lampung Jasa Utama.
  16. Perubahan atas perda Tk. I Lampung nomor 2 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah Bank pembangunan daerah Lampung menjadi perseroan terbatas Bank pembangunan daerah Lampung.
  17. Penegasan batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 19. Pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai.
  18. Pokok-pokok kemudahan penanaman modal.
  19. Pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah.
  20. Kepelabuhan provinsi Lampung.
  21. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Lampung 2014-2034.
  22. Penertiban dan pengendalian hutan produksi Lampung.
  23. Usaha jasa perjalanan wisata.
  24. Ketentuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.
  25. Bantuan hukum cuma-cuma.
  26. Penyiaran televisi melalui kabel.

Dari 28Raperda tersebut selama tahun 2015 DPRD baru mengesahkan 8 raperda, diantaranya;

  1. Usaha jasa perjalanan wisata.
  2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Lampung.
  3. Penertiban dan pengendalian kawasan hutan Lampung.
  4. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
  5. Pembentukan perseroan terbatas penjamin kredit daerah.
  6. Penyelenggaraan kepelabuhan provinsi Lampung.
  7. Peneyelanggaraan Penyiaran televisi di daerah.
  8. Bantuan hukum cuma-cuma.  (Fitri/JJ)