oleh

Tidak Maju, Kabupaten Pemekaran Kembali ke Induk

Harianpilar.com, Bandarlampung – Biro Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Lampung menegaskan jika, kabupaten hasil pemekaran akan kembali digabungkan ke kabupaten induk, jika dinilai tidak berhasil memajukan daerah tersebut.

“Artinya, semua usulan daerah otonom itu harus dikaji dulu, kalau setelah dikaji, dilihat daerah-daerah itu layak berdiri sendiri, harus menjadi daerah persiapan dulu. Nanti setelah tiga tahun baru diputuskan bisa menjadi daerah otonom baru atau tidak. Pemerintah akan tegas soal hal ini dan selama tiga tahun daerah yang dimekarkan tidak juga maju, maka akan kembali lagi ke kabupaten induk,” tegas Kepala Biro Otda Pemprov Lampung Chandri, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/12/2015).

Dikatakan Chandri, pemekaran suatu daerah itu bisa dilihat dari kelayakannya, misal jumlah penduduk, potensi dan luas wilayah.

” Itu juga harus keinginan masyarakat sana yang menentukan layak atau tidaknya, kalau layak kita proses, kalau gak layak ya tidak bisa diproses, dan jangan hanya keinginan segelintir masyarakat saja untuk dimekarkan,” jelasnya.

Selain itu, jelasnya, pemekaran ini tidak bisa sembarangan, sebab takutnya pemekaran untuk kepentingan politik dan bukan kebutuhan masyarakat dan di sana masyarakatlah yang menjadi korban.

Lebih lanjut Chandri menjelaskan, masyarakat juga perlu tahu bahwa pemakaran itu ada waktu yang harus ditaati sesuai Pertauran Pemerintah (PP) 78 Tahun 2007, tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, dan harus mengikuti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah).

Terkait, pengajuan rencana pemekaran Kabupaten Tanggamus, Chandri memastikan pihaknya belum menerima pengajuan tersebut.

“Seharusnya sudah ada surat ke gubernur untuk ditindaklanjuti, namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi, saya anggap belum ada, karena belum ada di meja saya,” kata Chandri.

Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Tanggamus mengusulkan pemekaran kabupaten. Hasil reses Dapil 4 meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat menginginkan masyarakat di Tanggamus pemekaran,” kata Seketaris Komisi II DPRD Lampung, Jumat (11/12/2015).

Reses yang dilaksanakan di Aula Wisma Hosana Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting. Dihadiri DPRD Tanggamus, Tokoh masyarakat, tokoh ormas, tokoh agama, kepala pekon, yang mewakili kecamatan Gisting, Serta dari Desa Gunung Alip, Sumber Rejo, Talang Padang, Pulau Panggung, Ulu Belu, Air Naningan, serta Pugung.  Dengan dihadiri banyak perwakilan desa tersebut yang merupahkan kemauan rakyat harus diprioritaskan sehingga sebagai pemerintah dan DPRD harus memfasilitasinya karena memang sudah saatnya dibentuk kabupaten.

Dijelaskan Politisi PAN ini, menurut UU No 23 tahun 2014 tentang penataan daerah, Kabupaten Tanggamus layak dimekarkan. “Kabupaten Tanggamus, sekarang memiliki 20 kecamatan dan 302 desa/pekon. Sedang untuk memekarkan kabupaten minimal 5 Kecamatan,” jelasnya.

Usulan pemekaran sejumlah tokoh masyarakat ini mendapat sambutan positip oleh pihaknya.

“Kita akan dorong agar penyelesaiaan administrasi mendukung pemekaran bisa dipercepat,” jelasnya.

Sedangkan untuk potensi di kabupaten ini sangat luar biasa tapi belum terkelola dengan maksimal. Contohnya hasil perkebunana, pertanian, kelautan, minerba, kehutanan dan perikanan darat. (Fitri/Juanda)