oleh

Ranperda Penataan Pesisir Tabrak UU

Harianpilar.com, Pesawaran – DPRD Kabupaten Pesawaran akan mengkoordinasikan dengan pihak eksekutif terkait UU Nomor 1 Tahun 2014 revisi dari UU nomor 27 tahun 2007 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dinilai bias oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

“Kami belum coret Raperda itu, mungkin kami akan ganti judul saja, sehingga wilayah-wilayah yang bisa dikelola daerah dapat kita manfaatkan, namun kami akan berkoordinasi dengan bagian hukum dan satker terkait sehingga tidak menabrak undang-undang yang berlaku,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran M Nasir, saat berkoordinasi dengan Mitra Bentala, Selasa (17/2/2015).

Menurutnya, DPRD  sudah membuat Raperda inisiatif tentang penataan wilayah pesisir, namun dengan adanya perubahan undang-undang itu, Raperda tersebut urung disahkan. “Itu (Ranperda) kita tunda sampai ada kejelasan. Kita juga tidak ingin menabrak UU,” ujarnya.

Namun, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran ini, pihaknya akan terus koordinasi dengan pemkab setempat mengenai kewenangan itu.

“Kita juga ingin duduk bareng dengan bagian hukum, kehutanan dan satker terkait untuk bahas masalah ini. Yang nantinya akan koordinasi dengan provinsi mengenai penataan ini, agar kita dapat mengatasi kerusakan ekosistem laut kita, sehingga terjaga dengan baik,” paparnya. (Fahmi/JJ).