Harianpilar.com, Bandarlampung – Syarat dukungan bakal calon (Bacalon) anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) perwakilan Lampung berpotensi terjadi kecurangan. Utamanya pada tanda tangan dalam Form F1 dukungan Bacalon DPD RI yang rentan dipalsukan.
Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung terus melakukan identifikasi kecurangan dalam proses tahapan verifikasi administrasi dukungan.
“Ini kan dalam form F1 itu ada nama, NIK, terus ada tanda tangan. Nah secara terlihat, tanda tangan mereka ini rasanya goresannya sama. Namanya kan pengawas, jadi ini kan potensi yang harus diidentifikasi,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, saat diwawancarai di KPU Provinsi Lampung, Senin (16/1).
Iskardo juga mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti apabila ada temuan soal pemalsuan tanda tangan dukungan Bacalon DPD RI. Namun, jika ada pelaporan karena itu masuknya delik materiil.
“Tapi ini ada jajaran pengawas kita yang sedang berproses secara lisan dan sudah saya mintakan untuk membuat pengaduan secara tertulis, yang kemudian akan kita lakukan pendalaman,” kata dia.
Karena, kata dia, pemalsuan tanda tangan termasuk dalam ranah hukum pidana dan berpengaruh terhadap pencalonan Bacalon DPD RI.
“Hal ini jika terbukti kuat dugaan adanya pemalsuan, pencatutan nama dukungan Bacalon DPD RI. Dan hal itu telah berproses dan terbukti dalam persidangan. Dan ini otomatis berpengaruh ke Bacalonnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, pihakya juga akan mengidentifikasi apakah dalam dukungan yang diserahkan Bacalon DPD RI ada unsur TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara pemilu.
“Karena berdasarkan laporan ada beberapa pengawas kita yang masuk dalam dukungan Bacalon DPD RI. Sejauh ini ada tiga pengawas kita yang masuk dukungan dan di berbeda Bacalon DPD RI,” jelasnya.
Kemudian, Bawaslu Provinsi Lampung juga mengidentifikasi apakah dukungan Bacalon DPD RI sudah mencukupi umur. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang menjadi identifikasi Bawaslu Provinsi Lampung.
“Karena kita ingin menjaga semangat demokrasi dengan menciptakan Pemilu yang fair. Ini juga masih ada kesempatan bagi yang BMS. Dan kita ingin dukungan Bacalon DPD RI benar-benar di lapangan atau bukan asal comot saja, dan kita tidak ingin ada pencatutan,” tandasnya. (*)
