Harianpilar.com, Lampung Utara – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara (Lampura) dalam waktu dekat akan mengundang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk bersama-sama merumuskan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampura. Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Lampura, Syahrizal di ruang kerjanya, Rabu (18/5/2016).
Dikatakannya, angka kemiskinan di Lampura cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Lampura mencapai 23,9 persen. Namun sayangnya dia tidak menyebutkan jumlah penduduk Lampura secara keseluruhan dan yang miskin, sehingga ketemulan angka 23,9 persen.
Hal inilah yang menjadi beban pemerintah bagaimana mencarikan solusi agar bisa menekan angka tersebut.
Untuk itu Bappeda Lampura pada pekan lalu mengadakan studi banding ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Mingu lalu kita belajar pada Kabupaten Seragen dan Sleman bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut,” ujar Syahrizal.
Pendekatan formulasi dari kedua kabupaten tersebut berbeda. Seragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) tingkat kabupaten yang terdiri dari satker-satker terkait (pendidikan , kesehatan, sosial, pemdes dan lain sebagainya) dengan program kerja terpadu. Sedangkan di Kabupaten Sleman membentuk kesekretariatan mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Unsur kesekretariatan itu terdiri dari seluruh stakeholder yang ada. “Yang membedakan di Jawa dan Lampung adalah faktor dominan penyebab kemiskinan adalah SDM atau kemampuan personal. Sedangkan di Lampung dominan penyebabnya adalah sarana dan prasarana (akses) yang kurang memadai,” papar Syahrizal.
Ditanya formulasi apa yang akan diterapkan di Lampura, Syahrizal menuturkan setiap daerah memiliki ciri dan karakter berbeda, seperti luas wilayah dan sebaran penduduknya. “Ya kemungkinan kita akan adobsi formula kedua kabupaten itu (Seragen dan Sleman). Dan dicocokan mana yang lebih relevan dengan wilayah Lampura,” katanya.
Disinggung apakah satker- satker di Lampura telah melakukan program pengentasan kemiskinan. Syahrizal mengatakan, satker-satker terkait (Kesehatan, Pendidikan, Koperindag, Sosial, BPMPD) telah menjalankan program itu, hanya saja program yang dijalankan masih bersifat parsial belum terintegrasi. “Dalam waktu dekat kita akan coba duduk bareng memetakan apa penyebab utama kemiskinan dan bagaimana mencarikan solusi melalui program-program kolaborasi pembangunan,” pungkas Syahrizal. (Iswant/Yoan)
