Harianpilar.com, Tanggamus – Program kartu sakti yang digulirkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai salah sasaran, sehingga, menuai kontra di masyarakat. Salah satu Kartu Sakti yang diduga belum tepat sasarah adalah Kartu Keluarga Sehat (KKS).
Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanggamus. Banyak penerima KKS di Bumi Begawi Jejama ini yang berasal dari kalangan menengah ke atas atau yang dikategorikan mampu. Sementara masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya menerima bantuan KKS, malah tidak mendapatkannya.
“Saya tidak mendapatkaan kartu itu, karena saya tidak terdaftar. Padahal sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) di era Pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhyono. Malahan, ada tetangga saya yang mendapatkan kartu itu. Padahal, dia ekonominya mapan,” kata salah seorang warga Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, yang enggan dikorankan namanya, Rabu (18/5/2016).
Sementara itu, Kepala Pekon Pardasuka, Kusal membenarkan, jika program KKS dipekonnya belum tepat sasaran. Sebab, di pekon setempat tecatat sebanyak 175 Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai warga miskin. Sementara yang mendapat KKS ini hanya 95 KK. Artinya, masih ada 80 warga miskin lagi yang belum terdaftar sebagai penerima KKS.
“Disini cuma ada 95 KK yang dapat bantuan KKS itu. Padahal di pekon ini tercatat sebanyak 175 warga miskin,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk melakukan pendaftaran kartu tersebut, saat ini pemerintah masih menggunakan data lama sehingga masih banyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima program KKS. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
“Yang pasti pemerintah menggunakan data lama untuk melakukan pendataan penerima KKS, buktinya sampai saat ini masih ada warga miskin yang namanya tidak tercantum dalam program itu,” terang Kusal.
Selain itu, ada juga warga yang sudah berdomisili di tempat lain tapi namanya masih masuk di dalam daftar program itu. Sedikitnya terdapat 10 warga yang mendapatkan bantuan itu. Namun mereka sudah tidak berada ditempat. “Ini jelas bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, M. Sujata. Menurutnya, saat ini masih banyak warga miskin di pekonnya yang belum terdaftar dalam KKS tersebut. “Iya, disini juga masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan kartu itu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, jika tidak sedikir pula warga yang sudah berdomisili di tempat lain, namun masih terdaftar di dalam program KKS tersebut. “Memang ada beberapa warga di pekon ini yang sudah pindah, tapi masih terdaftar dalam program tersebut,” ungkap Sujata.
Sementara itu, Lurah Baros, Kecamatan Kotaagung, Aguslan mengaku belum mengetahui terkait bantuan KKS tersebut. Pasalnya, bantuan KKS tersebut tidak melibatkan pihak kelurahan.
“Kami tidak dilibatkan. Jadi kami ga tahu. Infonya sih, KKS dari pemerintah pusat itu disalurkan langsung lewat kantor pos, yang kemudian akan dibagikan secara langsung oleh pihak kantor pos,” terangnya. (Ron/Mar)
