Protes warga Tulang Bawang (Tuba) terkait jalan rusak belakangan ini semakin viral. Bahkan sampai menyita perhatian stasiun televisi nasional.
Drama sindiran dengan aktor utama dua Influenser Lampung Bang Taun dan Emak Jieh ini, bukan fenomena media sosial biasa.
Ini adalah jeritan rakyat yang menagih janji.
Sebagai daerah dengan potensi luar biasa dan besaran APBD yang mumpuni, seharusnya infrastruktur bukan lagi menjadi keluhan utama rakyat.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain.
Untuk membedah sejauh mana keberpihakan seorang pemimpin, kita tidak bisa hanya mendengarkan pidato di mimbar.
Kita harus melihat politik anggarannya. Di sanalah wajah asli prioritas kekuasaan terpampang nyata.
Jika anggaran di satu sektor besar, maka itulah prioritasnya. Jika kecil, maka sektor itu bukan prioritas.
Mari kita bedah perjalanan kepemimpinan Drs. Hi. Qudratul Ikhwan, M.M. Selama hampir empat tahun memimpin Tuba. Mulai dari masa sebagai Penjabat Bupati hingga kini memasuki tahun kedua sebagai Bupati definitif pasca Pilkada 2024.
Pertanyaan besarnya adalah, ke mana arah pembangunan Tulang Bawang sebenarnya?
Visi yang diusung Qodratul adalah “TULANG BAWANG MAJU.”
Sebuah jargon yang secara filosofis bermakna bergerak ke depan, membawa keadaan menjadi lebih baik dengan laju masif yang diharapkan melampaui pencapaian level provinsi maupun nasional.
Salah satu misinya sangat spesifik, yakni meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah.
Secara eksplisit, misi ini menunjuk pada jalan dan jembatan sebagai urat nadi ekonomi.
Namun, ketika kita menengok angka-angka dalam postur APBD, terjadilah keanehan yang membuat kening mengkerut.
Di himpun dari berbagai sumber. Diketahui pada tahun 2023, anggaran infrastruktur hanya sekitar Rp130 miliar, yang mayoritas justru tersedot untuk pemeliharaan rutin dan irigasi.
Tahun 2024, angka itu naik tipis menjadi sekitar Rp145 miliar.
Memasuki tahun 2025, pagunya menyentuh Rp160 miliar, dan pada proyeksi 2026 justru turun kembali ke angka Rp143,7 miliar.
Jika dipersentasekan terhadap total APBD Tulang Bawang yang rata-rata berada di angka Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun, porsi untuk infrastruktur hanya berkutat di kisaran 10 persen sampai 15 persen saja.
Itu pun bukan angka murni untuk jalan, karena masih harus berbagi dengan urusan irigasi dan jaringan lainnya.
Terjadi perbedaan mencolok saat kita menyandingkan angka tersebut dengan belanja pegawai dan belanja rutin.
Pada tahun 2023, belanja pegawai sudah sekitar Rp452 miliar dari total belanja operasi yang mencapai Rp789,87 miliar.
Beban ini terus membengkak di tahun 2024 menjadi sekitar Rp514 miliar, naik lagi di tahun 2025 menjadi sekitar Rp530 miliar, dan diproyeksikan mencapai Rp545 miliar pada tahun 2026.
Data ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa politik anggaran yang dijalankan saat ini jauh lebih memanjakan urusan birokrasi ketimbang membangun jalan yang layak bagi rakyat.
Belanja pegawai melaju kencang, sementara anggaran infrastruktur jalan justru berjalan tertatih-tatih di tempat.
Sangat sulit bagi kita untuk menemukan benang merah konsistensi antara visi Meningkatkan dan Memantapkan Infrastruktur dengan realitas alokasi anggaran yang sangat minim tersebut.
Janji politik saat Pilkada 2024 seolah berbenturan dengan tembok kepentingan rutin pemerintahan.
Maka, ketika warga hari ini marah, protes, dan mengadu ke level nasional, itu adalah reaksi logis atas ketimpangan yang terjadi.
Rakyat sudah memberikan mandatnya, namun jalan yang manusiawi masih menjadi kemewahan yang hanya ada dalam naskah visi-misi, bukan di depan mata mereka.
Situasi itu juga membuat kita paham, mengapa angka kemantapan jalan Tuba hanya 20,28%. Terendah se-Lampung. Masih kalah jauh dibanding Way Kanan (24,07%) atau Mesuji (29,35%).
Dan yang memprihatinkan. Ini terjadi di daerah yang di pimpin birokrat senior dengan riwayat jabatan mentereng…Wallahu a’lam bish-shawab. (*)
