Harianpilar, com. Bandarlampung- Tren meningkatnya pinjaman pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Lampung kian menjadi sorotan. Di tengah dorongan percepatan pembangunan, kebijakan berutang dinilai menyimpan potensi risiko fiskal jangka panjang jika tidak dikelola secara hati-hati.
Pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, Dr. Khairudin, menilai fenomena ini sebagai bentuk fiscal leveraging, yakni strategi memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan pendapatan daerah.
“Secara ekonomi, tren ini bisa positif jika pinjaman diarahkan pada belanja produktif seperti infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang mengajukan pinjaman sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan jalan sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah.
Namun, Khairudin mengingatkan bahwa di balik peluang tersebut terdapat risiko fiskal laten.
“Peningkatan pinjaman membawa konsekuensi pada keberlanjutan utang, beban bunga, hingga potensi menyempitnya ruang fiskal di masa depan,” tegasnya.
Menurutnya, fenomena ini tidak bisa disederhanakan sebagai krisis fiskal ataupun sekadar strategi pembangunan.
“Utang bisa menjadi instrumen percepatan pembangunan jika digunakan untuk belanja produktif. Tapi jika untuk menutup belanja rutin, itu menjadi sinyal awal tekanan fiskal,” jelasnya.
Data menunjukkan, hingga awal 2026 sedikitnya sembilan Pemda di Lampung memiliki pinjaman, baik melalui PT Sarana Multi Infrastruktur maupun perbankan daerah. Secara nasional, pengajuan pinjaman daerah juga meningkat, dengan sekitar 26–27 Pemda mengakses pembiayaan ke SMI hingga Februari 2026.
Di Lampung sendiri, tujuh daerah masih memiliki utang aktif dengan total sisa mencapai sekitar Rp300 miliar lebih per akhir 2025.
Sorotan tertuju pada Kabupaten Lampung Tengah yang mencatat kenaikan utang dari Rp63,45 miliar pada 2024 menjadi Rp81,79 miliar pada 2025. Sementara sejumlah daerah lain justru berhasil menekan beban utang.
Kota Bandar Lampung misalnya, mencatat penurunan signifikan dari Rp114,48 miliar menjadi Rp65,50 miliar. Tren penurunan juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat.
Selain SMI, beban fiskal juga berasal dari pinjaman perbankan. Pemprov Lampung mengajukan pinjaman jumbo Rp1 triliun ke Bank BJB untuk pembangunan 17 ruas jalan. Sementara Kabupaten Tulang Bawang mengakses Rp43 miliar dari Bank Lampung, dan Kabupaten Mesuji disebut turut mengajukan pinjaman sekitar Rp60 miliar.
Terkait kemampuan bayar, Khairudin menilai secara administratif relatif aman karena adanya mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Risiko gagal bayar secara formal kecil. Tapi ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, bukan kemandirian fiskal,” ujarnya.
Ia mengingatkan adanya risiko tidak langsung berupa penyempitan ruang fiskal.
“Daerah mungkin tetap mampu membayar utang, tetapi dengan mengorbankan belanja publik yang produktif,” tambahnya.
Lebih jauh, Khairudin menegaskan bahwa keberhasilan pinjaman, terutama untuk infrastruktur, harus diukur dari dampak nyata.
“Bukan hanya proyek selesai, tapi apakah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, utang hanya menjadi beban,” katanya.
Ia juga menilai pengawasan dan transparansi pengelolaan utang masih perlu diperkuat.
“Secara sistem sudah ada, tetapi implementasinya belum optimal. Transparansi masih sebatas administratif, belum substantif,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemda memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta membuka skema pembiayaan non-utang seperti KPBU.
Dengan kondisi ini, Pemda di Lampung dituntut menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kesehatan fiskal. Tanpa pengelolaan yang tepat, utang yang hari ini menjadi solusi bisa berubah menjadi beban di masa depan. (Ramona)
Komentar