Pasca Idul Fitri 1447H, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela turun langsung kawal perbaikan jalan provinsi di berbagai kabupaten.
Aksi lapangan ini memicu gelombang respons di media online dan media sosial. Analisis kritis menunjukkan mayoritas positif, namun negatif sering bercampur hoaks akibat minim literasi publik soal kewenangan jalan negara, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Respons Positif: Syukur Warga atas Kerja Nyata
Media sosial dipenuhi ucapan terima kasih. Warga Tulang Bawang dan Lampung Tengah menyambut perbaikan ruas Gedong Aji–Umbul Mesir serta Gunung Batin–Daya Murni yang “30 tahun tak tersentuh”.
Postingan resmi Pemprov Lampung dan akun warga menyoroti percepatan 200 km jalan provinsi tahun 2026. Narasi “gerak serentak Mirza-Jihan” berhasil meredam keluhan lama, membuktikan komitmen infrastruktur bukan janji semata.
Dukungan ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang responsif.
Respons Negatif: Kritik Fakta vs Penyebaran Hoaks
Tak semua respons positif. Beberapa kritik menyasar ODOL (over dimension over load) dan drainase yang mempercepat kerusakan ini berdasarkan fakta lapangan dan evaluasi Pemprov.
Namun, sebagian besar negatif berupa hoaks: video lama yang diklaim Jihan “menelepon dan mengintimidasi” warga protes jalan/jembatan. Pemprov langsung klarifikasi sebagai fitnah; tak ada telepon, tak ada larangan rekam.
Hoaks semacam ini memanfaatkan emosi publik, bukan data. Perbedaan jelas: kritik fakta menyebut titik rusak spesifik dan solusi drainase; hoaks memutarbalikkan fakta tanpa bukti.
Minim Literasi: Kebingungan Klasifikasi Jalan
Banyak respons negatif bermula dari ketidakpahaman. Masyarakat sering menyalahkan Pemprov atas jalan kabupaten/kota atau nasional yang rusak.
Padahal, jalan provinsi berada di bawah kewenangan Pemprov (Dinas Bina Marga), sementara kabupaten/kota punya tanggung jawab sendiri.
Minim literasi ini memicu salah sasaran kritik dan hoaks. Pendidikan publik soal pembagian kewenangan menjadi krusial agar aspirasi lebih tepat sasaran.
Teori Kinian: Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik
Dalam teori kinian era digital, media sosial bukan sekadar ruang ekspresi melainkan arena pembentukan opini publik yang cepat dan rawan distorsi.
Teori ini menekankan bagaimana algoritma memperkuat echo chamber: hoaks menyebar lebih kencang daripada fakta, sementara aksi nyata seperti kawalan Mirza-Jihan mampu “tenggelamkan” narasi negatif melalui bukti visual.
Partisipasi masyarakat kini dua sisi bisa dorong akuntabilitas pemerintah, tapi juga rawan misinformasi jika literasi rendah. Kasus Lampung membuktikan: kerja lapangan plus klarifikasi cepat mampu menggeser narasi dari emosi ke fakta.
Kutipan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal
Gubernur Mirza menegaskan, “Tiga persoalan utama yang menyebabkan jalan provinsi cepat rusak adalah drainase tertutup, ODOL, dan kurangnya sinergi pemeliharaan. Kita bagi tugas dengan kabupaten dan desa agar air mengalir baik dan kerusakan tak berulang.” Ia juga menyatakan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan “investasi kesejahteraan: tingkatkan hasil pertanian dan akses sosial”.
Insight untuk Para Pihak
Bagi Pemprov Lampung: terus transparan dengan live update proyek dan libatkan masyarakat awasi drainase. Bagi media online: prioritaskan verifikasi sebelum amplifikasi.
Bagi netizen dan masyarakat: tingkatkan literasi digital cek fakta resmi sebelum share. Bagi pemerintah kabupaten/kota: sinergi lebih kuat agar tak ada lagi “salah alamat” keluhan.
Aksi Mirza-Jihan membuka peluang: jika literasi naik, kritik jadi kontrol sosial yang konstruktif, bukan bola liar hoaks.
Kerja nyata Mirza-Jihan pasca Lebaran bukan akhir, melainkan awal akuntabilitas publik di era digital. Dengan membedakan fakta dan hoaks, Lampung bisa maju bersama.
Komentar