Harianpilar.com, Lampung Timur – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta menghindari konflik akibat perbedaan pilihan politik.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Timur, Wirham Riadi, saat memimpin apel mingguan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Wirham membacakan sambutan Bupati Lampung Timur yang menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai salah satu fondasi utama keberlangsungan pembangunan daerah.
Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi di lingkungan masing-masing, membangun komunikasi yang baik, serta melakukan langkah antisipasi secara cepat dan tepat apabila muncul potensi gangguan keamanan, konflik sosial, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.
Menjelang Pilkades di Kabupaten Lampung Timur, masyarakat juga diingatkan agar menyikapi proses demokrasi secara dewasa. Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan, polarisasi, maupun konflik yang merusak kerukunan warga.
Bupati melalui sambutan yang dibacakan Wirham mengimbau seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala desa, untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan pelayanan publik berjalan secara adil, profesional, serta tidak diskriminatif.
Masyarakat pun diajak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan konten yang berpotensi memecah belah harus dihindari agar pesta demokrasi di tingkat desa berlangsung aman dan damai.
Selain keamanan dan persatuan, integritas serta netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditegaskan untuk mematuhi ketentuan netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
ASN dilarang menyalahgunakan jabatan, kewenangan, maupun fasilitas negara untuk kepentingan politik atau memberikan dukungan yang tidak semestinya kepada peserta pemilihan.
Netralitas ASN bukan berarti mengabaikan proses demokrasi, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara profesional, adil, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. (Rls)
Komentar