Harianpilar.com, Bandar Lampung – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh jajaran PDI Perjuangan di Lampung memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput sekaligus meningkatkan peran partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Hasto kepada awak media usai saat memimpin rapat konsolidasi organisasi PDI Perjuangan se-Lampung di Hotel Akar, Bandarlampung, Jumat (30/10/2026) malam.
Dalam wawancara, Hasto didampingi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mukhlis dan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti.
Hasto menegaskan, konsolidasi partai tidak hanya berorientasi pada penguatan struktur menghadapi pemilu, tetapi juga harus diikuti kerja nyata dalam mengawal kebijakan publik dan membantu masyarakat.
“Jajaran partai kami minta melakukan pendataan terhadap hal-hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan realitas. Selanjutnya, aspirasi tersebut diperjuangkan melalui komisi-komisi yang ada di DPR RI,” tegas Hasto.
Ia juga mengapresiasi respons cepat jajaran PDI Perjuangan Lampung dalam penanganan bencana akibat letusan Gunung Krakatau. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kecepatan turun ke lapangan menjadi bagian penting dari tanggung jawab partai kepada masyarakat.
“Ketika rakyat menjadi korban, partai harus terdepan bergerak membantu rakyat. Karena itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mitigasi bencana sebelumnya,” ujarnya.
Hasto menyebut, konsolidasi organisasi PDI Perjuangan Lampung telah tuntas hingga pembentukan struktur tingkat ranting. Kondisi tersebut menjadi modal penting menghadapi dinamika politik dan berbagai ketidakpastian ke depan.
Terkait persiapan pemilu dan pilkada, Hasto menekankan pentingnya penguatan struktur partai yang dibekali praksis ideologi untuk membela rakyat. Ia juga mendorong peningkatan komunikasi politik, termasuk melalui pelatihan bagi generasi muda di Lampung.
“Yang paling penting adalah bagaimana struktur ini mampu memperkuat akar rumput,” katanya.
Hasto turut menyoroti sejumlah persoalan publik, mulai dari kelangkaan BBM, keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, PDI Perjuangan perlu menawarkan solusi yang berpijak pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia mencontohkan konsep MBG yang melibatkan kekuatan ekonomi masyarakat, kepala daerah, serta warung-warung rakyat, bukan semata-mata program yang dirancang secara sentralistik.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menanggapi polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta dorongan penggunaan hak angket di DPR RI.
Hasto menyampaikan bahwa persoalan tersebut menyangkut prinsip konstitusi, etika, dan keteladanan dalam kehidupan bernegara. Ia menilai berbagai persoalan yang dipersoalkan publik perlu disikapi melalui mekanisme politik dan konstitusional.
“Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ini bukan persoalan satu partai atau partai lainnya, tetapi persoalan kita sebagai bangsa. Kalau tidak diatasi, bisa menciptakan krisis moral dan krisis keteladanan berkepanjangan,” ungkapnya.
Mengenai peluang mendorong hak angket, Hasto mengatakan PDI Perjuangan perlu membangun komunikasi dengan partai politik lain karena kekuatan partainya di DPR RI belum mencukupi untuk bergerak sendiri.
“Kami memiliki sekitar 18 persen kekuatan dan 110 kursi. Karena itu diperlukan dialog dengan partai-partai lain. Ini harus menjadi persoalan bersama sebagai bangsa,” pungkasnya. (*)
Komentar