Harianpilar.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengusung transformasi ekonomi dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Paradigma pembangunan yang selama ini mengandalkan efek tetesan ekonomi dari atas ke bawah (trickle-down economy) diarahkan menjadi penguatan ekonomi rakyat dari desa (bottom-up economy).
Strategi tersebut bertumpu pada penguatan koperasi, peningkatan pendapatan petani, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, serta pemerataan akses ekonomi hingga ke tingkat perdesaan.
Gagasan itu ditegaskan Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13/10/2026).
Di hadapan para bupati dan wali kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan insan pers, Mirza menekankan bahwa pembangunan ekonomi Lampung harus dimulai dari kekuatan masyarakat desa.
Menurutnya, struktur ekonomi Lampung yang sekitar 28–30 persen ditopang sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang berpihak nyata kepada petani. Penguatan ekonomi tidak cukup dilakukan dengan mendorong industri besar, tetapi harus memastikan nilai tambah dan kesejahteraan dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah *anchor*, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” ujar Mirza.
Mirza menilai kebijakan afirmatif pemerintah pusat, termasuk penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram dan kebijakan penghentian impor komoditas pertanian tertentu, memberikan dampak terhadap pendapatan petani.
Ia menyebut keuntungan petani kini mencapai 48 persen, sementara pendapatan petani meningkat hingga Rp3 juta–Rp5 juta per bulan.
“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30%. Hari ini keuntungan 48%, ada di petani,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, penguatan posisi petani dalam rantai ekonomi menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya beli masyarakat perdesaan. Ketika pendapatan petani membaik, aktivitas perdagangan, transportasi, jasa, dan sektor usaha lainnya berpotensi ikut bergerak.
Ia mengklaim arah pembangunan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan ekonomi rakyat serta pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Mirza menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,29 persen pada semester II 2026 dan menempatkan provinsi ini pada posisi kedua tertinggi di Sumatera. Ia juga menyampaikan tingkat kemiskinan Lampung berhasil ditekan sekitar satu persen dalam kurun waktu satu tahun.
Klaim peningkatan daya beli masyarakat, lanjutnya, tercermin dalam data transaksi kendaraan baru yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pembelian kendaraan baru disebut meningkat 43 persen, dengan kenaikan terbesar pada kendaraan niaga dan komersial penunjang logistik pangan.
Penjualan truk dilaporkan meningkat 220 persen, van 123 persen, dan kendaraan pikap 78 persen. Peningkatan juga disebut terjadi pada pengiriman logistik, transaksi hewan kurban, serta perjalanan umrah masyarakat.
Bagi Pemprov Lampung, indikator tersebut menjadi sinyal bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap membutuhkan penguatan produktivitas, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Tantangan besar berikutnya adalah mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Mirza mengungkapkan sekitar 55 persen potensi komoditas Lampung, seperti kelapa sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao, belum terhilirisasi secara optimal.
Kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk membangun pusat-pusat pengolahan hasil pertanian di wilayah perdesaan. Dengan hilirisasi, komoditas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan kebijakan untuk menyiapkan fasilitas pengeringan (*dryer*), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi sejak bangku sekolah.
Penguatan koperasi desa juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara petani, pelaku usaha pengolahan, distribusi, dan pasar. Dengan ekosistem yang terhubung, desa diharapkan tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku, tetapi turut menikmati nilai tambah dari proses produksi hingga pemasaran.
“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” pungkas Mirza.
Transformasi ekonomi berbasis desa kini menjadi agenda penting pembangunan Lampung. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan petani, dan penurunan kemiskinan berjalan beriringan melalui program terukur, hilirisasi yang nyata, serta pemerataan manfaat pembangunan hingga ke pelosok desa. (*)
Komentar