Harianpilar.com,Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengintensifkan perang melawan tuberkulosis (TB). Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu wilayah yang disorot setelah ada temuan 960 kasus dari estimasi 2.532 kasus TB pada 2026.
Angka tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan penemuan kasus di lapangan. Pemerintah Provinsi Lampung pun mendorong seluruh jajaran di Tanggamus bergerak lebih agresif, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, kader kesehatan, kader pekon, hingga masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Tanggamus bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus secara virtual dari Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2026).
Jihan mengatakan TB bukan semata persoalan kesehatan. Penyakit yang membutuhkan pengobatan sedikitnya enam bulan tersebut juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas masyarakat.
“Penanggulangan tuberkulosis bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena itu, percepatan eliminasi TB harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.
Secara provinsi, estimasi kasus TB Lampung pada 2026 mencapai 30.745 kasus. Sementara Tanggamus diproyeksikan menyumbang sekitar 2.532 kasus. Namun, notifikasi kasus di kabupaten tersebut baru sekitar 37 persen dari target.
Kondisi itu menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Jihan meminta Tanggamus memperkuat penemuan kasus secara aktif, terutama terhadap kelompok masyarakat berisiko tinggi.
Selain mengejar penemuan kasus, pemerintah juga diminta memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas, memperkuat investigasi kontak, meningkatkan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah, serta menghapus stigma terhadap penderita.
Jihan menegaskan Lampung harus bergerak cepat untuk mendukung target nasional eliminasi TB pada 2030 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja bersama lintas sektor. Pemerintah kabupaten/kota tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.
“Penanggulangan tuberkulosis ini dilakukan secara serius. Eliminasi TB pada tahun 2030 merupakan arahan Presiden dan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah kabupaten/kota,” tegas Jihan.
Untuk mempercepat deteksi, Pemprov Lampung bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tengah mengembangkan platform Peduli TB Lampung.
Website tersebut dirancang sebagai media skrining dini sekaligus pelacakan kasus. Masyarakat yang memiliki risiko tinggi diharapkan dapat teridentifikasi lebih awal sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.
Pemprov juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat sarana dan prasarana diagnosis TB, termasuk dukungan alat kesehatan dan layanan pemeriksaan di daerah.
Tak hanya aspek medis, dukungan sosial bagi pasien juga disiapkan. Pemprov Lampung mengusulkan program bantuan rumah layak huni bagi penderita TB yang memenuhi persyaratan.
Jihan menyoroti masih rendahnya Treatment Success Rate TBC RO (1/2) serta pemberian TPT kepada kontak serumah.
Karena itu, Tanggamus diminta memperketat skrining kelompok berisiko, mengoptimalkan layanan diagnosis, meningkatkan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), mempercepat investigasi kontak, serta memperkuat peran kader TB dan Desa Siaga.
Pemprov Lampung juga mengapresiasi Tanggamus yang telah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan TB secara lengkap.
Namun, tantangan masih ditemukan di lapangan. Salah satunya pasien dengan gejala klinis TB tetapi belum mendapatkan konfirmasi dari pemeriksaan penunjang.
Pemprov berjanji terus mengawal kebutuhan alat kesehatan dan fasilitas diagnosis hingga dukungan dari pemerintah pusat terealisasi. Pemerintah daerah diminta menyiapkan administrasi, SDM, dan sarana pendukung agar layanan dapat langsung berjalan optimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Suaidi mengakui penemuan kasus masih menjadi pekerjaan besar.
Dari estimasi 2.532 kasus, baru 960 kasus yang berhasil ditemukan.
Menurut Suaidi, angka tersebut menjadi bahan evaluasi agar seluruh unsur TP2TB bekerja lebih efektif.
Pemkab Tanggamus telah membentuk tim hingga tingkat kecamatan, pekon, puskesmas, dan Desa Siaga. Struktur tersebut diharapkan menjadi kekuatan utama untuk mengejar kasus yang masih tersembunyi di masyarakat.
Hasil rapat koordinasi akan menjadi pedoman memperkuat penemuan kasus sekaligus meningkatkan kualitas penanganan TB di lapangan.
“Berbagai bentuk dukungan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Tanggamus,” ujar Suaidi. (*)
Komentar