Harianpilar.com,Bandarlampung – Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Lampung tak cukup hanya mengandalkan kerja ribuan petugas di lapangan. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku usaha hingga organisasi kemasyarakatan kini didorong menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8).
BPS menilai kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama. Para tokoh yang memiliki kedekatan langsung dengan komunitas diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data secara lengkap dan benar.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan tantangan sensus bukan sekadar menemukan keberadaan usaha, tetapi memastikan masyarakat memahami tujuan pendataan dan percaya bahwa data yang diberikan aman.
“BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. BPS datang untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia memastikan data SE2026 digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik. Pendataan juga tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Menurut Ahmadriswan, data SE2026 akan menjadi gambaran penting mengenai struktur, potensi, aktivitas dan perkembangan ekonomi Lampung. Data tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE2026 telah mencapai 88 persen. Ribuan petugas masih bergerak menyisir berbagai lokasi usaha, mulai dari pasar, pertokoan, sentra ekonomi, kawasan industri hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
BPS menargetkan cakupan pendataan mencapai target pada 17 Agustus 2026.
Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Setelah target cakupan tercapai, BPS akan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada pelaku usaha maupun keluarga yang memiliki kegiatan ekonomi terlewat.
Pemeriksaan kualitas data juga diperkuat melalui pengecekan kewajaran dan kelengkapan data, termasuk memastikan tidak terdapat missing value.
“Keberhasilan sensus tidak hanya diukur dari seberapa cepat pendataan selesai, tetapi juga dari seberapa lengkap populasi ekonomi yang berhasil dicatat,” demikian penekanan BPS.
Posisi FPK dinilai strategis karena Lampung memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keragaman tersebut justru dapat menjadi kekuatan sosial untuk membangun gerakan bersama menyukseskan SE2026.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam, mengimbau seluruh jajaran dan anggota FPK memberikan informasi sesuai fakta.
“Bagaimana Lampung akan maju kalau kita tidak memberikan data yang sebenarnya? Saya berharap seluruh anggota FPK dapat membantu memberikan data Sensus Ekonomi sesuai fakta yang ada. Kita bantu BPS dengan ikhlas,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Ketua KERABAT Lampung yang merupakan anggota FPK, Donald Harris Sihotang. Ia menyatakan siap menggerakkan organisasi hingga tingkat akar rumput.
“Kami akan imbau kepada seluruh Kerukunan Masyarakat Batak di Provinsi Lampung yang mencakup 108 marga terdaftar,” katanya.(Ramona)
Komentar