Harianpilar.com, Lampung Selatan – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melantik jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di kawasan Pasar Natar, tepatnya di Underpass Flyover Kecamatan Natar, Rabu (5/8/2026).
Pelantikan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Dari 12 pejabat yang diangkat menjadi pejabat definitif, hampir seluruhnya sebelumnya telah mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang saat ini diduduki. Satu-satunya wajah baru dalam formasi tersebut adalah jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa pemilihan lokasi pelantikan bukan sekadar menghadirkan suasana yang berbeda atau seremonial semata, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap jabatan yang diemban harus berangkat dari realitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pelantikan bukanlah bentuk apresiasi ataupun penghargaan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Tentu ini bukan hanya sebuah seremonial. Saya tidak ingin ini hanya menjadi sebuah apresiasi atau penghargaan, tetapi melahirkan tanggung jawab, melahirkan kewajiban bagaimana kondisi riil di tengah-tengah masyarakat,” ujar Egi.
Egi mengatakan, seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD hingga pejabat perangkat daerah, memperoleh amanah dari masyarakat dengan harapan mampu menghadirkan perubahan yang nyata.
Menurutnya, masyarakat menaruh ekspektasi besar terhadap pemerintah, baik untuk memperbaiki kehidupan mereka, lingkungan sekitar, maupun masa depan Kabupaten Lampung Selatan.
“Mereka memiliki ekspektasi tinggi, memiliki harapan tinggi terkait masa depan, memiliki aspirasi yang ingin berubah, baik itu dirinya sendiri, lingkungannya maupun kabupaten ini,” kata Egi.
Bupati Egi bahkan mengajak para pejabat memaknai suasana Pasar Natar secara utuh. Aroma sampah dan aktivitas perdagangan yang mereka rasakan sebelum pelantikan, menurutnya, merupakan gambaran nyata kondisi yang setiap hari dihadapi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjaga jarak dengan rakyat. Sebaliknya, pemerintah harus berjalan bersama masyarakat, memahami kebutuhan, harapan, hingga kemampuan ekonomi mereka sebelum menyusun maupun menjalankan setiap kebijakan.
Egi juga mengingatkan bahwa kepastian penghasilan yang diterima aparatur sipil negara berbeda dengan kondisi para pedagang kecil yang menggantungkan rezekinya dari hasil jualan setiap hari.
“Kalau kita setiap bulan hak kita sudah pasti, gaji sudah pasti. Tapi lihat pedagang di depan kita, mereka belum tentu hari ini dapat rezeki, besok pun belum tentu. Nah, inilah yang harus menjadi nurani kita bersama, bahwa hati kita ada di mereka,” ujarnya. (Rls
Komentar