Harianpilar.com, Bandarlampung- Provinsi Lampung memasuki babak baru dalam transformasi digital pemerintahan. Pada 5 Agustus 2026, satelit Lampung-1 dijadwalkan diluncurkan dari lepas pantai Shandong, Tiongkok, sebagai bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan STAR.VISION Aerospace.
Yang menarik, proyek strategis ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lampung-1 merupakan satelit milik dan dioperasikan oleh STAR.VISION Aerospace, sementara Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Kerja sama ini berawal dari penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan STAR.VISION di Shandong, Tiongkok, pada 28 Mei 2025, yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
“Di era sekarang, keputusan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Lampung-1 akan membantu kita melihat kondisi daerah secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Mirza.
Selama ini pemerintah masih bergantung pada survei lapangan yang membutuhkan waktu, biaya, dan cakupan terbatas. Dengan Lampung-1, berbagai perubahan kondisi wilayah dapat dipantau secara berkala dari luar angkasa sehingga informasi diperoleh lebih cepat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Satelit ini membawa teknologi hyperspectral yang mampu membaca kondisi permukaan bumi lebih detail dibanding citra satelit konvensional. Teknologi tersebut dipadukan dengan Artificial Intelligence (AI) sehingga proses analisis berlangsung lebih cepat.
Pemanfaatannya meliputi pemantauan potensi banjir, longsor, kebakaran hutan, kesehatan tanaman, sistem irigasi, kualitas sungai dan pesisir, perkembangan infrastruktur, kawasan industri, pertambangan, hingga perubahan tutupan lahan.
Selain itu, data satelit dapat dimanfaatkan untuk menghitung kepadatan kendaraan, mendeteksi pembangunan baru, serta memantau perkembangan tanaman tanpa harus melakukan survei lapangan yang memakan waktu dan biaya besar.
Kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengirimkan sejumlah SDM mengikuti pelatihan di Tiongkok untuk mempelajari teknologi satelit, pengolahan data hyperspectral, kecerdasan buatan, serta pemanfaatan penginderaan jauh bagi pembangunan daerah.
Peluncuran Lampung-1 menjadi penanda dimulainya era pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Lampung. Melalui skema kemitraan tanpa membebani APBD, pemerintah berharap manfaat teknologi antariksa dapat dirasakan lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung investasi, memperkuat sektor pertanian, serta mempercepat pembangunan daerah. (*).
Provinsi Lampung memasuki babak baru dalam transformasi digital pemerintahan. Pada 5 Agustus 2026, satelit Lampung-1 dijadwalkan diluncurkan dari lepas pantai Shandong, Tiongkok, sebagai bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan STAR.VISION Aerospace.
Yang menarik, proyek strategis ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lampung-1 merupakan satelit milik dan dioperasikan oleh STAR.VISION Aerospace, sementara Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Kerja sama ini berawal dari penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan STAR.VISION di Shandong, Tiongkok, pada 28 Mei 2025, yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
“Di era sekarang, keputusan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Lampung-1 akan membantu kita melihat kondisi daerah secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Mirza.
Selama ini pemerintah masih bergantung pada survei lapangan yang membutuhkan waktu, biaya, dan cakupan terbatas. Dengan Lampung-1, berbagai perubahan kondisi wilayah dapat dipantau secara berkala dari luar angkasa sehingga informasi diperoleh lebih cepat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Satelit ini membawa teknologi hyperspectral yang mampu membaca kondisi permukaan bumi lebih detail dibanding citra satelit konvensional. Teknologi tersebut dipadukan dengan Artificial Intelligence (AI) sehingga proses analisis berlangsung lebih cepat.
Pemanfaatannya meliputi pemantauan potensi banjir, longsor, kebakaran hutan, kesehatan tanaman, sistem irigasi, kualitas sungai dan pesisir, perkembangan infrastruktur, kawasan industri, pertambangan, hingga perubahan tutupan lahan.
Selain itu, data satelit dapat dimanfaatkan untuk menghitung kepadatan kendaraan, mendeteksi pembangunan baru, serta memantau perkembangan tanaman tanpa harus melakukan survei lapangan yang memakan waktu dan biaya besar.
Kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengirimkan sejumlah SDM mengikuti pelatihan di Tiongkok untuk mempelajari teknologi satelit, pengolahan data hyperspectral, kecerdasan buatan, serta pemanfaatan penginderaan jauh bagi pembangunan daerah.
Peluncuran Lampung-1 menjadi penanda dimulainya era pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Lampung. Melalui skema kemitraan tanpa membebani APBD, pemerintah berharap manfaat teknologi antariksa dapat dirasakan lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung investasi, memperkuat sektor pertanian, serta mempercepat pembangunan daerah. (*)
