Harianpilar.com, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi belanja serta penguatan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sejumlah pos anggaran seperti rapat di hotel, perjalanan dinas, hingga belanja alat tulis kantor (ATK) menjadi sasaran penghematan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Selasa (28/7). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran kepala OPD terkait.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan, pembahasan dilakukan menjelang penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026 sekaligus sebagai langkah awal penyusunan APBD 2027.
“Kita mengutamakan apa yang menjadi prioritas untuk masyarakat. Item yang dikurangi nanti diserahkan kepada masing-masing OPD, namun semangatnya sama, yakni memangkas belanja yang tidak diperlukan sesuai arahan Kopsurgah KPK,” tegas Giri.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Karena itu, efisiensi diarahkan pada belanja yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti rapat di hotel, perjalanan dinas, dan belanja ATK, sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Giri berharap APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif menjadi langkah penting agar rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 memenuhi ketentuan regulasi sekaligus tetap mengedepankan prinsip efisiensi.
“Prinsip efisiensi menjadi prioritas tanpa mengurangi kebutuhan masyarakat. Kita memastikan seluruh penyusunan anggaran tetap sesuai regulasi dan memperhatikan aspek kepatutan serta kelayakan,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, tantangan ekonomi nasional dan dinamika global menjadi perhatian dalam penyusunan APBD. Oleh sebab itu, pengelolaan arus kas daerah harus dilakukan secara cermat agar seluruh belanja wajib dan belanja mengikat tetap terpenuhi hingga akhir tahun anggaran.
“Belanja wajib seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, telepon, dan kewajiban lainnya harus dipastikan aman. Itu menjadi prioritas utama,” tandasnya.
Langkah efisiensi yang ditempuh DPRD dan Pemprov Lampung diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung. (Ramona)
Komentar