Harianpilar.com, Bandarlampung- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan rantai ekonomi pertanian yang selama ini membuat petani menjadi pihak paling besar menanggung risiko, namun justru menikmati keuntungan paling kecil.
Menurutnya, sudah saatnya kebijakan pertanian diarahkan agar petani memperoleh nilai tambah yang layak dari hasil kerja keras mereka.
Pernyataan itu disampaikan Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7).
“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Jangan biarkan petani hanya menjadi penanggung risiko, saatnya mereka menikmati hasil,” tegas Mirza.
Ia menjelaskan, petani selama ini harus menghadapi cuaca yang tidak menentu, serangan hama, hingga fluktuasi harga hasil panen. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki akses terhadap permodalan, teknologi, dan sumber daya yang membuat mereka lebih mudah bertahan ketika menghadapi kerugian.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, sehingga keuntungan dari sektor pertanian tidak hanya berhenti di rantai distribusi, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan produsen pangan.
Mirza mengungkapkan, gagasan tersebut telah diuji melalui pengembangan pertanian sejak 2019 di lahan sekitar 600 hektare. Hasilnya, produktivitas padi mampu mencapai sekitar 11 ton per hektare, membuktikan bahwa peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani jika didukung kebijakan yang tepat.
Menurutnya, arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto juga semakin memberikan perhatian terhadap sektor primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Bagi Lampung, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari sektor primer, sementara hampir 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.
Mirza menilai keberpihakan pemerintah melalui kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah telah memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani tanpa memicu lonjakan harga beras yang berlebihan. Kondisi itu juga dinilai berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di Lampung sepanjang 2025.
Namun, ia menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi.
“Kalau petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tumbuh subur. Kesempatan belajar anak-anak di desa juga ikut berkembang. Kesejahteraan petani akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho Dharmo Putro, menegaskan penyuluh pertanian merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan pertanian nasional dan pencapaian swasembada pangan.
“Keberhasilan program pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh peran aktif penyuluh dalam mendampingi petani. Penyuluh harus mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kelembagaan petani,” kata Eko.
Ia menambahkan, tantangan pertanian modern menuntut penyuluh terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi digital, serta mengawal berbagai program prioritas Kementerian Pertanian, mulai dari peningkatan produksi pangan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, pemupukan berimbang, hingga pemanfaatan pupuk hayati dan teknologi ramah lingkungan.
Menurut Eko, kolaborasi antara penyuluh, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media menjadi kunci untuk mempercepat adopsi inovasi di lapangan.
“Dengan penyuluh yang kompeten dan inovatif, cita-cita mewujudkan pertanian modern, maju, mandiri, dan swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil,” pungkasnya. (*)
Komentar