Belum reda getaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuansing, hari ini disusul OTT KPK di Langkat.
Sungguh getaran itu bikin jantungan penguasa daerah. Terutama kepala daerah yang merasa tidak bersih dari racun kuasa bernama korupsi.
Praktik lacur penguasa di Kuansing itu. Bukan korupsi biasa. Ini potret racun kuasa yang mematikan.
Kursi jabatan Sekda yang menjadi otak pengendali birokrasi daerah, ternyata pengisiannya tidak mengutamakan pertimbangan kompetensi. Tapi malah bertarif sebuah Land Cruiser mewah seharga dua miliar rupiah.
Lelang jabatan yang katanya bersih, nyatanya cuma formalitas semata. Indikator lulusnya sederhana, seberapa mewah mobil yang bisa diparkirkan di garasi penguasa daerahnya.
Ini benar-benar kerusakan fundamental. Meritokrasi dibunuh. Logika dijungkir balikkan.
Jika jabatan tertinggi ASN dibarter cicilan mobil. Maka jangan mimpi ada pelayanan publik yang beres.
Sebab apa yang terjadi setelahnya sudah bisa ditebak. Sang Sekda pasti sibuk cari kembalian modal. Swasta digandeng. Proyek pemda dikaveling. Kualitas pelayanan dikorbankan. Rakyat? Jelas hanya kebagian susahnya.
Belum selesai publik tercengang, Langkat menyusul. Bupati Syah Afandin diangkut Jumat pagi, jadi pasien OTT KPK ke-15 tahun ini.
Dua tamparan beruntun ini jadi bukti nyata. Otonomi daerah sering kali cuma melahirkan raja-raja kecil bermental kemaruk, menyebarkan racun kuasa. Jika meminjam istilah Presiden Prabowo, bermental Serakahnomic. Hanya saja ini di tingkatan daerah.
Tapi, rentetan OTT ini bukanlah prestasi yang membanggakan. Meski perlu diapresiasi.
KPK harus ingat, menangkap kepala daerah korup itu seperti memotong rumput di musim hujan. Hari ini dibabat, besok tumbuh lagi yang baru. Lebih rapi, lebih rakus. Lebih menggurita jaringan akarnya.
Kadang penguasa daerah tidak terjun langsung dalam mengendalikan operasi menggerogoti uang rakyat. Kepala daerahnya kerap terlihat bersih. Tapi keluarga, kerabat, hingga kroni menjadi aktor mengakali uang rakyat.
Maka, penguatan sistem pencegahan harus jadi agenda utama dan pertama.
Jangan sampai terjadi. Praktik lingkaran setan. Anggaran tersentral di satu atau dua dinas basah. Dinasnya dikendalikan orang dekat yang pintar menjilat, tendernya dimenangkan kroni, materialnya dibeli melalui jaringan keluarga.
Uang rakyat diputar dengan rapi, tapi tidak pernah keluar dari lingkaran mereka. Masuk kantong kanan, pindah ke kantong kiri, disimpan di brankas keluarga besar.
Lantas rakyat?
Rakyat yang sekedar mencari hidup, justru jadi penonton aspal dan hotmix digelar.
Menonton truk-truk material milik keluarga dan kroni melintas dengan gagah.
Menonton proyek-proyek bernilai fantastis dibagi-bagi.
Menonton dari jauh, sambil menghirup debu proyek yang berterbangan. Sekali lagi, jangan sampai ini terjadi…Wallahu a’lam bish-shawab. (*)
Komentar