Harianpilar.com, Bandarlampung – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Provinsi Lampung melakukan langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi gempa bumi megathrust yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap wilayah Lampung dan sekitarnya.
Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Kontingensi SAR yang melibatkan berbagai lintas stakeholder. Seperti unsur TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akademisi, instansi pemerintah, relawan, serta organisasi kemanusiaan.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso itu berlangsung di Swiss-Belhotel Bandarlampung, Kamis (30/10).
Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso menekankan pentingnya penyusunan rencana kontingensi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana besar yang bisa terjadi kapan saja.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana akan datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Rencana kontingensi ini menjadi panduan operasional bagi seluruh pihak agar dapat bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi saat bencana benar-benar terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, wilayah Sumatera bagian selatan, termasuk Lampung, memiliki potensi terjadinya gempa megathrust akibat aktivitas subduksi di zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh Basarnas, tetapi juga oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.
“Kita perlu memperkuat kapasitas personel, sarana prasarana, serta sistem komando dan komunikasi dalam setiap operasi SAR. Semua elemen harus saling memahami peran masing-masing,” lanjut Edy.
Kegiatan rapat ini juga mencakup sesi pemaparan teknis mengenai penyusunan skenario tanggap darurat, pemetaan wilayah rawan, penentuan jalur evakuasi, dan penyusunan kebutuhan logistik serta sumber daya manusia yang akan dikerahkan jika terjadi gempa Megathrust.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiharto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Basarnas melalui Kantor SAR Lampung yang menggagas kegiatan lintas sektor ini. Ia menilai langkah tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Lampung yang memiliki banyak daerah pesisir dan padat penduduk.
“Lampung adalah wilayah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Oleh karena itu, kesiapsiagaan lintas instansi sangat penting agar penanganan darurat bencana bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Rudy.
Rudy juga menegaskan komitmen BPBD Lampung untuk memperkuat sistem early warning system (peringatan dini) dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama di daerah pesisir seperti Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan Basarnas, TNI-Polri, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi kebencanaan harus dilakukan sejak dini, mulai dari sekolah hingga lingkungan masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dan membantu orang lain,” tambahnya.
Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas tentang pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi dalam hal komando lapangan, sistem informasi bencana, serta mekanisme distribusi bantuan. Para peserta rapat menegaskan bahwa pengalaman dari sejumlah bencana besar sebelumnya menjadi pelajaran penting agar penanganan bencana di masa mendatang bisa lebih efektif dan efisien.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan Rencana Kontingensi SAR. Hasil dari rencana tersebut nantinya akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh instansi terkait di Provinsi Lampung dalam menghadapi potensi gempa megathrust dan bencana turunan lainnya seperti tsunami dan likuefaksi.
Dengan tersusunnya rencana kontingensi ini, diharapkan Provinsi Lampung memiliki sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat, terpadu, dan responsif, sehingga mampu meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan di masa mendatang. (Ramona).
