Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela menunjukkan komitmennya untuk memajukan serta meningkatkan mutu dan kualitas dunia pendidikan di Sai Bumi Ruwa Jurai. Pendidikan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Lampung, Karena itu di 100 hari kerja Mirza-Jihan pun sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Mulai dari membuat kebijakan dan program baru hingga membuat aplikasi digital yang menarik dan mumpuni.
Menariknya, semua terobosan tersebut dilakukan ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amrico menyampaikan, ada beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan Gubernur Mirza untuk membenahi dunia pendidikan di Lampung. Salah satunya adalah kebijakan larangan penahanan ijazah oleh sekolah.
“Jadi pada saat Gubernur Lampung dilantik, perintah pertamanya adalah waktu itu tidak boleh lagi ada sekolah yang menahan-nahan ijazah siswa,” kata Thomas dalam dialog #100HariKerja #MirzaJihan di Studio Pilar TV Ent, Jumat (23/5).
Saat itu, lanjut Thomas, pihaknya pun langsung membentuk 35 posko pengaduan penahanan ijazah. Namun, posko itu tidak efektif dan akhirnya Disdikbud Lampung membuat program grebek sekolah. Dimana sekolah yang menghantarkan langsung ijazahnya ke para siswa yang sudah lulus tersebut.
“Awalnya memang ada beberapa sekolah yang tidak mau, tapi ketika saya telepon dan saya katakan mau audit mereka, akhirnya sekolah mau mengantarkan ijazahnya. Ada juga sekolah yang sampai saat ini belum mau karena terkait kelanjutan operasional sekolah, dan ini kita maklumi. Tapi sejauh ini tinggal 19 ribu lagi ijazah yang belum diserahkan dari 23 ribu ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah di Lampung,” bebernya.
Kebijakan lainnya, lanjut Thomas, adalah menetapkan 35 sekolah unggulan di Lampung. Maksudnya program ini untuk memberi motivasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Lampung untuk bersaing agar menjadi sekolah unggulan. “Saat ini di sekolah-sekolah juga kita tetapkan dan pasang target untuk sekolahnya. Misal di sekolah itu tahun ini ada 10 siswa yang masuk perguruan tinggi, tahun depan kita targetkan jadi 15 siswa masuk perguruan tinggi. Jadi dengan begini sekolah dan gurunya akan bekerja dengan maksimal tidak hanya menjalankan rutinitas saja,” kata Thomas.
Thomas mengatakan, Gubernur Mirza juga memiliki program untuk pendidikan anak di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dengan melakukan cangkok pendidikan. Dimana, anak-anak berprestasi di daerah 3T diberikan pengalaman belajar selama satu tahun di sekolah unggulan yang berada di Bandarlampung.
Dengan syarat semua pembiayaan mulai dari makan sehari-hari sampai kosan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan mereka tetap tercatat sebagai siswa di sekolah asalnya.
“Ini harapannya memberikan pengalaman kepada mereka yang berada di daerah terpencil dan bisa memberi motivasi kepada teman-teman di daerah terpencil untuk semangat menempuh pendidikan. Karena membangun daerah harus dengan pendidikan yang baik pula,” harap dia.
Program dan kebijakan lainnya, adalah program pendidikan vokasi bagi yang berminat menjadi tenaga kerja diluar Negeri yang diharapkan bisa menjadi pilot project nasional. Dijelaskannya, program ini diperuntukkan bagi siswa SMK Kelas 12 yang ingin bekerja ke luar negeri dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
“Jadi nanti selama 6 bulan mereka pendidikan dan 1 bulannya keterampilan. Setelah lulus nanti bekerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan semua biaya ditanggung Bank Lampung. Dan nanti ada kesepakatan jika mereka sudah bekerja bisa dicicil ke Bank Lampung,” ujarnya.
Kemudian, program lainnya dan saat ini masih dibahas adalah program atau kebijakan komite sekolah. Thomas mengatakan, kebijakan ini masih terus digodok dan tinggal finalisasi. “Sampai saat ini kita sudah FGD yang keempat dengan semua unsur. Dan kesepakatannya perbaiki di SOP seta juknis transparansi uang komite saja. Harapannya kedepan tidak memberatkan wali murid,” kata dia.
Selain program dan kebijakan, Thomas mengatakan, Gubernur Mirza juga memiliki aplikasi digital yang diharapkan juga bisa meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. Setidaknya sudah ada tiga aplikasi yang sudah diterapkan selama 100 hari kerja Mirza-Jihan. Aplikasi pertama adalah Ruang Menghimpun Data (RMD).
“Aplikasi ini berfungsi untuk mengecek bagaimana kondisi akademik dan non akademik sekolah, sampai sarana dan prasarana sekolah. Sehingga nanti terlihat apa saja kekurangan di sekolah itu, ini penting agar kita bisa membuat kebijakan yang pas untuk memajukan sekolah itu, pada khususnya dan majukan pendidikan Lampung pada umumnya,” jelas dia.
Aplikasi kedua, lanjut Thomas, adalah Assessment Kepala Sekolah. Dijelaskannya, aplikasi ini digunakan untuk menilai perilaku hingga kebijakan para kepala sekolah di Lampung. “Penilaian ini berdasarkan laporan dari guru, siswa, hingga penjaga sekolah,” kaya dia.
Aplikasi terakhir, kata Thomas, adalah aplikasi Asesment Uji Kompetensi. Aplikasi ini, kata Thomas, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan siswa di sekolah. “Jadi nanti orang tua atau wali murid dapat memantau langsung perkembangan anaknya di sekolah. Karena mereka dapat laporan langsung dari sekolah. Dan semua laporan ini dilakuan secara digital,” jelasnya. (*)
