Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri Provinsi Lampung untuk tetap bersikap netral pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut juga dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf F, yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas.
“Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI untuk netral dalam Pemilu. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata gubernur, dalam sambutanya yang dibacakan Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, saat menjadi inspektur upacara (Irup) bulanan di Lapaagan Korpri Komplek Pemprov Lampung, Senin (5/2).
Melalui kesempatan tersebut, gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ASN atas pengabdiannya.
Tugas-tugas yang diemban seringkali penuh dengan tantangan, namun semangat dan komitmen dalam menjalankan tugas-tugas ini sangatlah menginspirasi.
“Saya berharap kita semua dapat terus bekerja, berkolaborasi, dan berinovasi untuk menciptakan Lampung yang maju, unggul berdaya saing dan sejahtera untuk semua,” tandasnya
Selain itu gubernur mengapresiasi terhadap peran strategis Forkopimda dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama dan koordinasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan kunci kesuksesan mewujudkan visi pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi di antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat kapasitas kita dalam menanggapi berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Provinsi Lampung,” kata gubernur.
Menurutnya, anggota Forkopimda memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
Dalam menjalankan tugas tersebut, peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah mendukung dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan mendukung kepentingan masyarakat.
“Tanggal 14 Februari 2024 mendatang, kita akan menghadapi agenda besar demokrasi Pilpres dan Pileg serentak Tahun 2024. Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi yang harus kita junjung tinggi sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa,” tegasnya.
Di akhir gubernur mengajak para stakeholder dan forkopimda untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama di antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Dengan kerjasama yang baik, Provinsi Lampung akan mampu meraih prestasi yang lebih gemilang menuju Rakyat Lampung Berjaya,” tandasnya. (*).
