Harianpilar.com, Bandarlampung – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta kepada seluruh kepala daerah, yang angka inflasinya masih berada di angka rata-rata nasional untuk mengambil langkah – langkah dan upaya yang lebih maksimal.
“Seluruh kepala daerah yang masih di angka rata-rata nasional tolong lebih didalami lagi apa permasalahan yang terjadi sehingga langkah-langkah untuk mengatasinya bisa diupayakan secara maksimal,” tegasnya, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas, secara virtual, Senin (5/2). Di kesempatan ini, Pemprov Lampung diwakili Inspektur Provinsi Lampung, Fredy turut mengikuti kegiatan ini.
Tomsi Tohir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masih cukup banyak daerah yang inflasinya berada diatas rata-rata nasional yang memerlukan perhatian dari seluruh kepala daerah.
“Masih cukup banyak yang di atas rata-rata nasional 2,51% kemudian juga cukup banyak di bawah angka tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang bisa dibawah angka rata-rata nasional,” ucap Tomsi.
Adapun perkembangan harga beberapa bahan pangan di minggu ke-1 Februari, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yaitu, Minyak Goreng di 204 daerah Kabupaten/Kota, beras di 179 daerah kabupaten/kota, Cabai Merah di 175 daerah kabupaten/kota.
Terkait, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia menyampaikan bahwa Komisi Nasional Disabilitas memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“KND dalam hal ini juga menetapkan 6 isu prioritas dari isu pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dimana didalamnya tertuang hak hidup, hak bebas dari stigma, hak pendidikan, hak kesehatan, semua hak yang diberikan untuk non disabilitas juga diberikan kepada penyandang disabilitas,” ucapnya.
Adapun 6 isu prioritas pemenuhan hak disabilitas yakni, penghapusan stigma, pendataan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial.
“Hal ini ditetapkan karena kami melihat masih ada ketimpangan dalam pemenuhan hak yang kami tetapkan menjadi isu prioritas,” lanjutnya.
Dia juga mengucapkan terimakasih atas telah dikeluarkannya Surat Edaran mengenai percepatan pembentukan peraturan daerah terkait penyandang disabilitas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada bulan Oktober 2023.
“Karena ini maka pergerakan pemenuhan atau penetapan pembuatan perda penyandang disabilitas sebagian terlihat bahwa dari 38 provinsi, 26 provinsi telah memiliki Perda, 3 provinsi sedang dalam proses pengundangan Perda, 3 provinsi sudah masuk dalam Propemperda 2024, provinsi DOB masuk dalam Propemperkada 2024, 1 provinsi Propemperda tambahan (Di luar Propemperda), 1 provinsi sudah mulai merencanakan Perda Disabilitas,” ucapnya. (Ramona/JJ).
