oleh

Lima Kasus Disebut Gagal OTT

Harianpilar.com, Jakarta –¬†Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menyebut penonaktifan 75 pegawai KPK karena dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan, berpengaruh besar terhadap kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi yang dianggap sudah matang.

Harun mengatakan, para pegawai KPK yang dinonaktifkan serta akan dipecat sebenarnya sedang menangani kasus-kasus dugaan korupsi besar. Terlebih, berkas kasus itu dinilai sudah matang sehingga bisa melakukan operasi tangkap tangan alias OTT kepada pelaku. Tapi karena mereka dinonaktifkan, OTT itu tidak bisa dilakukan serta berkas kasus menjadi terbengkalai.

Harun sendiri mengakui dirinya adalah pegawai KPK yang tak lulus TWK, dinonaktifkan, dan kekinian terancam dipecat.Padahal, Harun mengungkapkan dirinya sedang menangani kasus-kasus korupsi yang pelakunya masuk daftar pencarian orang alias DPO atau buronan.

“Melalui SK 652 yang diterbitkan pimpinan, saya dan yang lain tak bisa banyak berbuat. Kami harus menyerahkan tugas kepada atasan. Karenanya, kasus yang sudah matang, tinggal OTT, tak bisa dilakukan,” kata Harun ditemui ketika akan diperiksa Komnas HAM terkait polemik TWK, seperti dilansir suara.com, Rabu (02/06/2021).

Ia menjelaskan, sedikit-dikitnya ada 5 kasus dugaan korupsi besar yang terkendala karena keputusan Ketua KPK Filri Bahuri menonaktifkan mereka.Harun mengatakan, dengan dipecatnya sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK akan sangat berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi. “Dan itu menurut saya yang pengaruhnya besar terhadap pemberantasan korupsi ini,” tandasnya.

Harun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengambil alih masalah atau polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK. Bahkan kekinian 54 diantara mereka yang tak lolos TWK terancam dipecat.”Harapan kami ke depan agar presiden bapak Jokowi sesuai dengan amanat UU, kewenangan yang diberikan oleh UU bisa mengambil alih persoalan ini,” kata Harun.

Bukan tanpa sebab Harun mendesak Jokowi turun tangan tangani polemik. Pasalnya selama ini menurut Harun, ia bersama para pegawai KPK lainnya yang dinonaktifkan menjadi tidak jelas. Harun mengaku, menjadi tidak punya pekerjaan hingga aktivitas. “Karena sudah hampir sebulan ini kami tidak melakukan pekerjaan apa pun sementara kami tetap digaji besar oleh negara ini,” tuturnya.

Sementara itu di sisi lain, Harun mengungkapkan akibat 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan berimbas kepada pencarian pelaku korupsi yang masuk Daftar Pencarian Orang atau DPO.”Karena saya sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya kepada atasan saya demikian juga untuk beberapa kasus yang sudah matang dilakukan operasi tangkap tangan itu tidak bisa kami lakukan untuk sementara ini,” tandas.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.

Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.(Suara.com)