oleh

DPRD : Proyek PUPR Mesuji Memang ‘Hancur’

Harianpilar.com, Mesuji – Terungkapnya beberapa proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mesuji yang baru seumur jagung tapi sudah mengalami kerusakan parah ternyata juga mengundang kekecewaan terhadap kalangan anggota DPRD setempat. Sebab proyek-proyek itu memang baru berumur sebulan sudah hancur. Bahkan, meski masih dalam masa pemeliharaan hingga kini belum ada perbaikan dari pihak rekanan.

Rusak – kondisi proyek Peningkatan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan (DBH) dikerjakan PT.ANUGERAH 78 senilai Rp2.987.767.807 tapi sudah mengalami kerusakan parah.

Proyek yang baru hitungan hari selesai dikerjakan tapi sudah mengalami kerusakan parah itu diantaranya proyek peningkatan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan (DBH) senilai Rp2.987.767.807 yang dikerjakan dikerjakan PT.Anugrah 78. Peningkatan Jalan Ruas KTM – Tanjung Mas Jaya senilai Rp2.984.410.825 dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada.

Ketua Komisi III DPRD Mesuji, Parsuki, mengatakan, DPRD sangat kecewa melihat pekerjaan Dinas PUPR Mesuji yang baru sebulan sudah hancur,  apalagi pekerjaan tersebut sudah dibayarkan rata-rata 95 persen dari nilai pagu,”Kami yakin apabila nanti kerusakan dalam masa perawatan dipekirakan lebih dari nilai retensi (5%), akan menjadi PR bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena gak akan diperbaiki oleh pihak ketiga, cermin kita di tahun-tahun sebelumnya ada sekitar Rp18 Milyar Pemda kita terhutang ke pihak ketiga. Mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan setiap tahun selalu menganggarkan untuk pos pembiyaan ke pihak ketiga, jadi tidak ada niatan untuk menyelesaikanya,” tegas Parsuki saat dihubungi Harian Pilar, Selasa (02/02/2021).

Menurutnya, Dinas PUPR tidak boleh asal menerima PHO proyek, minimal sudah ada uji mutu dari laboratorium.”Jangan sampai terus terulang di tahun yang akan datang retensi/perawatan tidak dilaksanakan dan masih dianggarkan setiap tahun. OPD harus berani ambil tindakan apabila pihak ketiga bandel, PHO adalah final suatu pekerjaan,” tegasnya.

Parsuki menjelaskan, beberapa minggu lalu Kimisi III DPRD Mesuji sejatinya sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR dan Perkim. RDP tersebut salah satunya mengevaluasi pekerjaan tahun 2020, dalam undangan RDP diminta agar OPD menghadirkan rekanan dan konsultan,”Namun pihak ketiga tidak kooperatif tidak hadir. Hasil dari RDP, OPD siap untuk menyampikan ke pihak Ketiga agar memperbaiki pekerjaan tersebut, namun sampai hari ini tidak ada tindak lanjut perbaikan walaupun masih tahapan perawatan, karena yang lebih tau secara teknis adalah OPD, kalau DPRD hanya melihat secara kasat memang benar pekerjaan-pekerjaan tersebut banyak yang sudah retak dan hotmix yang sudah hancur,” cetusnya.

Yang lebih parah, lanjutnya, DPRD minta hasil laboratorium beton tapi tidak kunjung disampaikan ke DPRD.”Apabila tidak digubris DPRD akan ambil sikap, bisa jadi bersurat ke bupati bahkan bisa kita aparat penegak hukum (APH). Kita lihat nanti undangan hearing yang kedua, apakah rekanan dan konsultan tetap tidak kooperarif memenuhi undangan DPRD. Kalau mereka tidak mengindahkan baru setelah itu kami akan ambil sikap,” pungkasnya.

Sekretaris Dinas PUPR Mesuji, Andi, saat dikonfirmasi enggan mengomentari masalah tersebut.”Ya sudah terselah, pusing saya kalau begitu,” ungkapnya sambil mematikan sambungan ponselnya.

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan sejumlah proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji tahun 2020 diduga kuat sarat masalah. Hal itu terlihat dari kondisi proyek yang sudah ‘bobrok’ padahal baru seumur jagung.

Proyek baru hitungan hari selesai dikerjakan tapi sudah mengalami kerusakan parah itu diantaranya proyek peningkatan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan (DBH) senilai Rp2.987.767.807 yang dikerjakan dikerjakan PT.Anugrah 78. Peningkatan Jalan Ruas KTM – Tanjung Mas Jaya senilai Rp2.984.410.825 dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada.

Meski menelan anggaran miliaran, namun kualitas dua proyek ini sangat meragukan. Baru hitungan hari selesai dikerjakan, kondisinya sudah mengalami kerusakan parah. Seperti proyek peningkatan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan (DBH), meski menelan anggaran hingga Rp2,9 Miliar namun proyek sudah mengalai retak-retak parah, berlubang, lapisan aspal menglupas, bahkan terdapat beberapa bagian yang sudah amblas.

“Kita sebagai warga sangat menyayangkan jalan ini sudah rusak lagi mas. Karena memang baru pengerjaannya, tahun 2020 kemarin. Kalau melihat kondisi saat ini ya seperti percuma dilakukan perbaikan,” ujar salah satu warga yang ditemui dilokasi jalan tersebut, baru-baru ini.

Menurutnya, jalan tersebut merupakan jalan utama arus transfortasi masyarakat, sehingga kerusakan jalan tersebut sangat dirasakan masyarakat.”Ya sangat dirasakan mas, karena ini jalan utama kita. Kita sih berharap agar proyek ini diperbaiki lagi,” harapnya.

Kondisi hampir serupa juga terjadi pada proyek peningkatan Jalan Ruas KTM – Tanjung Mas Jaya, meski menelan anggaran hingga Rp2,9 Miliar proyek yang dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada kini juga sudah mengalami retak-retak, secara kasat mata banyak terlihat coran beton proyek ini sudah banyak mengalami keretatakan. Kondisi itu mengindikasikan kualitas proyek tersebut tidak menggambarkan besaran anggaran yang dihabiskan.(Tim/Maryadi)