Harianpilar.com, Jakarta – Gelombak aksi massa kembali terjadi di DPR RI. Setelah mahasiswa, giliran para pelajar SMK/STM yang bergerak melanjutkan perjuangan mahasiswa. Barisan putih abu-abu ini juga terlibat bentrok dengan aparat.
Sama seperti aksi mahasiswa, para pelajar ini aksi menolak revisi UU KUHP di Gedung DPR RI, Rabu (25/09/2019).
Seperti dilansir VIVAnews, sekira pukul 15.08 WIB, kericuhan terjadi antara massa yang didominasi pelajar. Mereka membakar benda di sekitar. Jalanan pun macet, terjadi tumpukan kendaraan akibat bentrokan antara polisi dan massa.
Di sepanjang jembatan penyeberangan Stasiun Palmerah dipadati para siswa. Beberapa kendaraan pun terpaksa putar balik.
Bentrokan antara massa pelajar dan aparat kepolisian juga pecah di kawasan belakang gedung DPR yang dekat dengan Stasiun Palmerah, Jakarta.
Para pelajar melempari petugas dari arah Stasiun Palmerah. Sementara aparat kepolisian membalas dengan menembak pelajar dengan gas air mata.
Sementara detikcom melansir massa menjebol pagar belakang gedung DPR sekitar pukul 17.10 WIB. Massa pelajar itu kemudian membawa pagar yang rusak ke tengah jalan. Mereka kemudian membakarnya.
Di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di flyover yang mengarah ke Slipi, Jakarta, terlihat batu terus dilemparkan massa ke aparat. Water cannon juga disiagakan di lokasi.
Selain di flyover arah Slipi, kericuhan juga terjadi di bagian belakang DPR, tepatnya di Jalan Gelora. Massa melempari polisi dan dibalas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bakal mengawasi penanganan anak-anak yang ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus perusakan dan pembakaran pos polisi di Slipi, Jakarta Barat pasca demonstrasi pada Selasa (24/09/2019) malam. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 17 orang terkait perusakan pos polisi dan mayoritas merupakan anak di bawah umur.
Komisioner KPAI Retno Listyarti menyatakan KPAI akan mendalami kasus tersebut.
“Kami baru mengetahui kasus ini pagi tadi. KPAI akan melakukan pengawasan kepada polisi apakan prosesnya sesuai dengan sistem peradilan pidana anak,” kata Retno seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Retno menjelaskan KPAI akan melakukan sejumlah tindakan untuk mengawasi proses tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pertama, KPAI akan memastikan anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut. Anak-anak yang terlibat itu harus dibuktikan dengan akta kelahiran. Jika benar, maka KPAI akan memastikan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.
“Memperlakukan anak sebagai pelaku pidana atau pun korban tidak boleh sembarangan. Ada ketentuannya,” tutur Retno.
Retno mengatakan kepolisian harus tetap memenuhi hak anak dalam proses hukum. Hak anak itu meliputi pendampingan dari orang tua, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta psikolog.(Vv/dtc/cnn/Maryadi)
