Harianpilar.com, Tulangbawang – Penentuan rekanan yang mengerjakan sejumlah paket proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulangbawang (Tuba) diduga kuat sarat ‘permainan’. Sebab, Rencana Umum Pengadaan (RUP) proyek itu tidak di umumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sehingga sangat aneh jika terdapat rekanan yang mengetahui ada kegiatan tersebut.
Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Tuba, Roplita, mengatakan, jika terdapat proyek yang sudah dilaksanakan namun RUP tidak di umumkan dalam SIRUP jelas menyalahi ketentuan, apa lagi jika proyek itu menggunakan penyedia atau pihak ketiga. “Kalau ada pekerjaan telah dilaksanakan tapi RUP tidak diumumkan jelas telah melanggar aturan terutama Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Apa lagi jika paket pekerjaan tersebut melalui penyedia, walaupun pemilihan penyedianya dilakukan dengan cara pengadaan langsung (PL) paket tersebut harus diumumkan terlebih dahulu. Bagaimana penyedia mengetahui pekerjaan tersebut dan memasukan penawaran pekerjaan di Dinas PUPR kalau RUP pekerjaan tersebut tidak diumumkan ke publik?,” cetusnya saat di wawancara di ruang rapat Inspektorat, Selasa (02/10/2018).
Apa lagi,lanjutnya, jika pekerjaan fisik sudah dilaksanakan maka kasus itu telah terjadi.”Kalau pembangunan fisiknya sudah dikerjain, berarti kerjaan ini sudah terkunci artinya kasus ini sudah terjadi dan dia terkunci, begitu dia sudah terkunci dan apabila diperiksa hari ini atau bulan depan pasti ditemukan kerugian Negaranya,”ujar Roplita.
Rospita berjanji secepatnya memanggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) enam paket pekerjaan milik Dinas PUPR Tuba itu.”Sebuah berita didalam media massa akan menjadi informasi dan sebagai langkah awal bagi kami pihak Inspektorat selaku pemeriksa internal pemerintah untuk melakukan penyidikan. Jadi berita ini akan kami pelajari, kami juga akan memanggil pihak Dinas PUPR untuk dimintai keterangannya,” tegasnya.
Dalam Peraturan presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa Pasal 25 ayat (1a) menyebutkan Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Ayat (1b) juga memerintahkan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
Ayat (2) merinci Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi nama dan alamat Pengguna Anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan dan perkiraan besaran biaya. Ayat (3) menjelaskan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
Diberitakan sebelumnya, pengelolaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) diduga kuat banyak menyalahi ketentuan. Kebobrokan pengelolaan kegiatan itu terlihat dari banyaknya proyek PUPR yang sudah di laksanakan namun Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Harian Pilar, sediktinya ada enam paket pekerjaan kontruksi yang sedang dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan yang lokasinya tersebar di Kecamatan Menggala. Anggaran pada masing-masing paket pekerjaan tersebut kurang dari Rp200 jutaan dengan metode pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung. Enam paket itu dua paket diantaranya pekerjaan pembangunan siring di Jalan Kemiling Raya Lingkungan Gunung Sakti, satu paket pekerjaan pembangunan siring di Komplek Perkantoran Pemda Gunung Sakti, satu paket pekerjaan pembangunan siring di Komplek Perumnas Tiuh Toho, satu paket Pembangunan Gorong-gorong di jalan IV Ujungg Gunung Ilir, dan satu paket pembangunnan Gorong-gorong di jalan IV Ujung Gunung Udik.
Keenam paket ini diduga kuat tidak diumumkan dalam SIRUP. Padahal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No16 tahun 2018 dan Instruksi presiden (Inpres) no 1 tahun 2015 setiap Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
Bahkan, dilokasi pekerjaan rekanan juga tidak memasang papan informasi.”Kalau papan informasi tentang pekerjaan saja gak ada gimana kami bisa tahu, katanya pemerintah dalam penggunaan unag rakyat harus transparan dan rakyat diminta untuk mengawasi, tapi kenyataannya papan informasi pekerjaan saja mereka tidak pasang gimana masyarakat bisa mengawasi, yang ada masyarakat dibohongi,” ujar Elmansyah, warga Menggala, Senin (01/10/2018).
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tulangbawang, Nanan Wisnaga, mengatakan, jika memang Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan tanpa menayangkan RUP terlebih dahulu, makapihaknya akan memanggil KPA pada paket pekerjaan tersebut.”Kami sudah beberapakali menghimbau kepada seluruh OPD untuk menayangkan RUP milik mereka pada aplikasi SIRUP, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan,” ungkapnya.
Terpisah, Pemerhati pembangunan, Sandi, mengatakan, Badan Publik termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengumumkan RUP pada SIRUP.”Itu amanat Perpres 16 Tahun 2018, Inpres 01 Tahun 2015, peraturan kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2018. Dengan tegas menyatakan wajib mengumumkan RUP beserta sanksi-sanksinya. Jika benar ada paket Dinas PUPR Tuba yang tidak diumumkan di SIRUP, maka itu menunjukkan pengelolaan proyeknya buruk,” ujarnya.
Menurutnya, jika PA/KPA tidak mengumumkan RUP berarti pejabat Negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan TUN (Tata Usaha Negara) di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).“Selanjutnya juga termasuk kategori perbuatan melawan hukum (secara perdata) dan secara pidana, tidak diumumkannya RUP melalui website atau LPSE menyebabkan tindakan PA/KPA tersebut perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE,” terangnya.
Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, jelasnya, menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
“Jadi jangan main-main, melaksanakan kegiatan atau proyek pembangunan tanpa mengumumkan RUP di SIRUP melanggar banyak aturan. Jika memang enam paket kegiatan Dinas PUPR Tuba itu tidak di umumkan di SIRUP, maka saran saya laporkan ke penegak hukum agar diusut. Itu menyalahi banyak aturan, dan sanksinya jelas.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Tulangbawang Ferly Yuledi,.MM selaku PA belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali hendak di konfirmasi di kantor tidak pernah ada ditempat. (Merizal/Maryadi)
