Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan masa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/07/2018).
Mereka mendesak Bawaslu mendiskualifikasi calon gubernur dan wakil gubernur Lampung pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Cholim serya memeriksa PT. Sugar Group Company (SGC) atas maraknya politik uang (Money politic).
Di KPK massa mendesak agar lembaga anti rasuah itu mengusut aliran dana pasangan Arinal-Nunik. Sebab kampanye pasangan Arinal-Nunik menelan anggaran besar karena berulang kali menggelar jalan sehat dengan hadiah besar, menghaditkan artis-artis dangdut ibukota, ustad, wayangan, dan lainnya. Sehingga sangat mustahil bisa dibiayai secara pribadi oleh calon.
Aksi ini dimulai dari Patung Kuda Monas menuju Kantor Bawaslu RI dan KPK. KRLUPB menuntut agar pasangan calon Arinal-Chusnunia untuk didiskualifikasi dan usut dugaan keterlibatan Purwaty Lee owner PT. Sugar Group Companies (SGC) dalam Pilgub Lampung 2018.
“Menyikapi Pilgub Lampung 2018 yang bertabur amplop, Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih tak akan diam, akan terus melawan,” kata Rifki Indrawan, Juru bicara KRLUPB.
Sementara itu Koordinator KRLUPB Rakhmat Husein DC menyatakan Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang.
“Sebenarnya, jika mau, Bawaslu Lampung dan kepolisian sangat mungkin mencegah terjadinya politik uang dengan menangkap operator utama politik uang.kenyataannya Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang,” katanya.
Selain melakukan aksi ke Bawaslu Pusat, juru bicara KRLUPB mengatakan, saat ini rakyat Lampung terus bergerak menuntut Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon nomor tiga Arinal-Chusnunia yang secara nyata melakukan politik uang.
Seperti halnya yang dilakukan oleh KIPP bersama organ terkait yang mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi “Lampung Darurat Money Politic, Lampung Pilgub Ulang” di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, sejak Sabtu (30/06/2018).
Disisi lain, Korlap Aksi Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Rismayanti Borthon menegaskan, pihaknya menolak politik uang di Pilgub Lampung.
“Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi,” tukasnya.
Sementara, Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berulang kali dikonfirmasi tidak menjawab meski ponselnya dalam keadaan aktif.(Ramona/Maryadi)
