Harianpilar.com, Pesawaran – Menanggapi maraknya isu terkait perekrutan CPNS di tahun 2018 dan beredarnya Surat Edaran dari Disdikbud Pesawaran terkait rekrutmen penerimaan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS di sejumlah satuan pendidikan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018 ini. Pihak Disdikbud Pesawaran memastikan tidak pernah menerbitkan Surat Edaran dan bahkan belum mengetahui terkait Perpres maupun juklak dan juknisnya.
“Gong dalam penerimaan CPNS itu kan perpres dan juklak juknis. Dan sampai saat ini kita belum mengetahui perpres maupun juklak juknisnya. Karena acuan dasarnya berapa yang diterima untuk pemenuhan penerimaan CPNS adalah itu,” ungkap Taufan, mewakili Kadisdikbud Pesawaran, Fauzan Suaidi, Selasa (20/2/2018).
Selanjutnya kata Taufan, menanggapi adanya surat edaran Disdikbud yang beredar dilapangan terkait penerimaan CPNS ini. Taufan mengaku jika pihak Disdikbud Pesawaran tidak pernah mengeluarkan surat edaran seperti yang dimaksud.
“Yang berkompten didalam penerimaan CPNS adalah pihak BKDD. Kita hanya mendapat tembusan dari BKDD akan berapa kouta yang bakal diterima untuk CPNS tersebut,” ulas Taufan.
Taufan menghimbau, para tenaga honorer untuk tidak terpengaruh tentang adanya isu bahwa pihak Disdikbud telah menerbitkan surat edaran terkait penerimaan CPNS ditahun 2018 ini. Apalagi katanya menambahkan, ada oknum yang bisa menjanjikan untuk pengurusan CPNS.
“Memang kita sudah banyak mendengar adanya surat edaran mengatas namakan Disdikbud. Sekali lagi saya tegaskan, kita sifatnya hanya menunggu tembusan dari BKDD akan penerimaan CPNS itu, dan sampai saat ini kita belum menerima surat tembusan itu. Dan kalopun ada surat edaran mengatasnamakan Disdikbud tolong dilihat nomor Dinasnya,” cetus Taufan.
Sementara sebelumnya, pihak BKD-D Pesawaran mengaku, belum dapat memastikan terkait kouta pemenuhan penerimaan CPNS diwilayah kabupaten pesawaran. Sebab kata, sekretris BKDD pesawaran, Awaluddin, hingga sampai saat ini, surat dari Kemenpan-RB terkait pemenuhan CPNS yang diakomodir oleh pemerintah pusat belum diterima pihaknya.
“Dari 1700 tenaga honorer yang diajukan baik dari tenaga pendidik maupun kesehatan dan teknis, belum dapat dipastikan berapa yang dikomodir oleh pemerintah pusat. Karena saat ini kita masih menunggu surat dari Kemenpan-RB,” terang Awaluddin. (Fahmi/Mar)
