Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Lampung masih belum menemukan solusi terkait permasalahan program sekolah Bina Lingkungan (Biling), apakah akan diterapkan di semua kabupaten/kota atau tidak.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan mengaku, sampai saat ini belum menemukan solusi terkait hal itu.
“Yang punya program biling ini cuman Bandarlampung dan Lampung Barat (Lambar). Kalau hanya dua kabupaten ini saja yang terus gratis tentu ini kan jadi masalah,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (4/12/2017).
Namun, masih kata dia, jika program tersebut diterapkan untuk semua kabupaten/kota bakal menelan biaya banyak dan APDB tak mencukupi untuk itu.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya memberi solusi dengan tetap mengakomodir program biling yang sudah berjalan di Bandarlampung dan Lampung Barat sembari mencari format yang pas untuk kabupaten/kota lainnya.
“Kita ingin masyarakat yang kurang mampu ini masih bisa merasakan pendidikan gratis, ” ungkapnya.
Politisi PDIP Lampung ini mengaku peralihan tanggung jawab SMA/SMK dari kabupaten/kota banyak menimbulkan permasalahan.
“Dari awal sudah kita bicarakan ini akan banyak timbul masalah, nmun karena ini masuk undang-undang, ya harus kita akomodir semuanya,” jelasnya.
Selain permasalahan Biling, masih kata dia, pengawas sekolah juga menjadi permasalahan dari peralihan tanggung jawab itu.
“Tapi ini yang terus masih kita bahas bersama bagaimana menyelesaikan permasalahan ini agar bisa terakomodir semua,” tukasnya.(Ramona/Mar)
