Harianpilar.com, Bandarlampung – Genap setahun Kabupaten Waykanan di pimpin oleh H. Raden Adipati Surya, SH. MM dan Wakil Bupati Drs. H. Edward Antony, MM sejak dilantik pada 17 Februari 2016 lalu. Begitu usai dilantik, pasangan politisi dan birokrat ini langsung meniti anak tangga menujuk Waykanan maju dan berdaya saing 2021 sebagai tujuan yang hendak di capai.
Lantas apa saja yang telah di lakukan keduanya di setahun pertama kepemimpinannya? Surat Kabar Harian Pilar dan harianpilar.com berupaya menyajikan apa saja program yang telah, sedang dan akan dilakukan, sekaligus menyampaikan berbagai kritik dan saran dari banyak pihak.
Pasangan Adipati dan Edward memang pasangan yang ideal. Adipati sebagai politisi muda memiliki visi yang jelas dalam melakukan pembangunan serta memiliki program yang terukur. Disisi lain, Edward sebagai wakil bupati memiliki latar belakang bnirokrat tulen yang pastinya memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai masalah pembangunan.
Adipati dan Edward sangat menyadari untuk mewujudkan dan menjalankan berbagai program yang telah disiapkan tentu membutuhkan birokrasi yang baik, akuntabel, serta bersih. Penyakit usang birokrasi yang transaksional, cenderung minta dilayani, dan sikap Asal Bapak Senang (ABS) harus di babas habis. Sehingga tak heran Adipati dan Edward diawal kepemimpinnya langsung melakukan penataan birokrasi.
Namun, Adipati dan Edward tidak ingin serampangan dalam melakukan penataan birokrasi, keduanya terlebih dahulu mendiagnosa berbagai penyakit yang ada ditubuh birokrasi Pemkab Waykanan. Adipati melibatkan tim yang dipimpin oleh seorang proffesor dari salah satu Universitas Negeri di Lampung untuk melakukan assemen sekaligus merumuskan rekomendasi menyelesaikan masalah birokrasi.
Dari assesmen itulah di ketahui ternyata selama ini di birokrasi Pemkab Waykanan mengindap berbagai penyakit usang itu. Yang parahnya lagi banyak ditemukan jabatan strategis di isi oleh pejabat yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain itu, juga ditemukan kecendrungan birokrasi yang hanya disebukkan agenda formalitas, bahkan dalam segi pakaian terlalu banyak jenis dan tidak flexibel.
Dari assemen yang dilakukan tim akademisi itu, Adipati memperoleh berbagai rekomendasi yang harus dijalankan meski secara bertahap. Hal itu terlihat dari perombakan birokrasi Pemkab Waykanan untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Adipati-Edward, dimana untuk pengisian pejabat Eselon II secara keseluruhan dilakukan melalui lelang jabatan secara terbuka.
Sedikitnya terdapat empat pejabat dari luar Kabupaten Waykanan yang berhasil memenangkan lelang jabatan terbuka dan menduduki jabatan strategis yakni jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD), jabatan Kepala Dishubkominfo, Inspektur Kabupaten Waykanan, dan jabatan Kepala Dinas PU.
Kemudian rotasi jabatan ini juga dilakukan terhadap 30 jabatan struktural eselon II.A, 50 jabatan eselon III.A, 67 jabatan struktural eselon III.B dan 7 (tujuh) orang Pengawas sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waykanan. (Tim/Juanda)
.%20‘Amputasi’%20Penyakit%20Birokrasi%20Dengan%20Reformasi%20Birokrasi){kind=link}