Harianpilar.com, Waykanan – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menolak permintaan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya agar dialokasikan dana sekitar Rp40 Miliar untuk perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Waykanan. Permintaan itu ditolak karena Gubernur mengalokasikan dana Rp68,9 Miliar.
Hal ini disampaikan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Way Kanan dalam rapat kerja dengan Pemda Waykanan dan peletakan batu pertama pembangunan Pesantren Al- Hikmah, di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Minggu (5/2/2017).
Dalam arahannya, Ridho menekankan agar para Kepala Daerah, Kadis, dan Apararur Desa harus tau dimana kantong-kantong masalah di daerahnya. “Apakah pendidikan, apakah infrastruktur, apakah kesehatan, bila sudah tahu maka fokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama sehingga bisa keluar dari ketertinggalan pada masalah dibidang tersebut,” ujar Ridho.
Untuk itu menurut Ridho diperlukan kerjasama dan kekompakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa sehingga kebijakan bisa sesuai dengan harapan masyarakat. “Pemerintah Daerah dan Kepala SKPD bisa mengerahkan Kepala Desa untuk mengetahui masalah di setiap wilayah. Untuk itu Pemkab harus merespon aspirasi Kepala Desa sebagai pemilik wilayah yang mencakup masyarakat hingga tataran bawah, dan Kepala Desa sebaliknya juga harus mendukung penuh pemerintahan yang sedang berlangsung. Sehingga terjadi pemerintahan secara integral sesuai semangat Nawacita membangun Indonesia dari pinggir,”tandasnya.
Gubernur Ridho juga memaparkan sejumlah program salah satu yang ditekankannya mengenai pertanian dan Infrastruktur. Dijelaskannya Pemprov terus mencoba semaksimal mungkin untuk menganggarkan perbaikan jalan Provinsi.
“Bupati Waykanan pak Adipati mengakukan Rp40 Miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Waykanan saya tolak, karena saya telah mengalokasikan Rp68,9 Miliar untuk perbaikan jalan Provinsi yang ada di Way Kanan,” terangnya.
Menurut Gubernur sudah sangat optimal setiap tahunnya pemprov menganggarkan untuk Infrastruktur. Hasilnya, lanjut Ridho, Perbaikan jalan Provinsi diapresiasi walau diakuinya masih ada yang belum tersentuh namun dipastikan bergiliran menyesuaikan anggaran dan kemampuan Pemprov.
“Hasil survey yang saya lakukan secara internal, saat ini yang cukup tinggi adalah keluhan perbaikan jalan Desa yang belum optimal. Pemkab sebaiknya merespon ini, karena sudah saya sampaikan pada rakor Bupati se-Lampung. Bila bisa seiring sejalan, pembangunan infrastruktur bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran berkehidupan sosial,” pungkasnya. (Ansori/Juanda)
