Harianpilar.com, Lampung Barat – Lantaran hingga kini tidak ada etikat baik untuk menyampaikan permintaan maaf oleh bupati Lampung Barat Edy Irawan, yang menyatakan jika sarjana pendidikan (SPd-red) tidak layak menduduki jabatan struktur di pemerintahan pada kampanye politiknya, Aliansi Sarjana Pendidikan (ASP) Lampung, akan menggelar demo yang akan melibatkan ribuan massa.
“Karena batas waktu 2 x 24 jam Edy Irawan harus meminta maaf secara terbuka di seluruh media massa yang ada di Lampung sudah melewati batas, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan melibatkan ribuan sarjana pendidikan yang ada di Lampung,” tegas Ketua Persatuan Guru Nusantara (Perguntara) Lampung, Ahmad Nurcholis, Kamis (22/12/2016).
Menurut Nurcholis, tuntutan permintaan maaf yang diminta aliansi Sarjana pendidikan (S.Pd) dan guru di Lampung Barat (Lambar) dan Lampung agar calon bupati Lambar nomor urut dua Edy Irawan Arief meminta maaf atas materi kampanye yang disampaikannya saat kampanye di Pekon Sukarame, Balikbukit beberapa waktu lalu, hingga kini belum juga direspon oleh yang bersangkutan.
Selain belum adanya statemen permintaan maaf dari Edi Irawan terkait kampanye yang dinilai merendahkan gelar S.Pd, dan guru yang dianggap tidak bisa menduduki jabatan struktural, kekecewan aliansi S.Pd dan guru juga dilantari adanya statemen bantahan di beberapa media massa terbitan Lampung terkait kampanye Edi Irawan tersebut.
Nurcholis mengaku aneh atas bantahan pasangan Edy Irawan tentang pernyataan bahwa sarjana pendidikan tidak layak duduk sebagai pejabat struktural dalam materi kampanye. “Yang merasa terhina kan kami sebagai sarjana pendidikan dan menjadi korban politik, makanya kami minta Pak Edy Irawan meminta maaf,” kata Nurcholis.
Tapi kenapa kata dia, yang muncul di media massa bukannya permohonan maaf secara terbuka, tetapi bantahan yang disampaikan oleh pihak lain. “Pak Edy Irawan harus fair dong, yang kami protes kan pernyataannya yang kami nilai merendahkan gelar akademis, tapi kok orang lain yang membantah,” kata Nurcholis, seraya mengatakan walaupun yang statemen di media itu orang tuanya sendiri.
Menurut Nurcholis pihaknya tidak mau terjebak dalam dunia politik, tapi murni membela hak-hak sarjana pendidikan di Lampung, karena kalau menyatakan sarjana pendidikan tidak layak duduk pada jabatan struktural, harus dipahami bahwa aturan saja tidak melarang.
“Kan tidak ada aturan UU atau peraturan lain yang melarang guru atau sarjana pendidikan berkarier di wilayah struktural sepanjang orang tersebut punya kompetensi dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU ASN,” jelasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu empat aliansi sarjana pendidikan di Lampung dan 12 aliansi yang ada di Lambar menyatakan sikap agar Edy Irawan meminta maaf secara terbuka atas dibawanya gelar akademis sebagai konsumsi politik atau materi kampanye. Karena merasa apa yang disampaikan Edi Irawan saat kampanye di pekon Sukarame, Balikbukit Lambar telah menyinggung sejumlah guru dan pemilik gelar S.Pd, dan juga mahasiswa yang tengah berjuang belajar untuk mendapat gelar tersebut, maka empat aliansi pendidikan dan 12 aliansi yang ada di Lambar menuntut agar yang bersangkut meminta maaf terbuka yang dimuat se semua media yang terbit di Lampung dan Lampung Barat. (Juanda)
