Harianpilar.com, Bandarlampung – Meski belum menyebut lima nama Penjabat (Pj) bupati yang akan menggelar Pilakda 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan telah menyiapkan lima nama Pj dan akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pj pada, Jumat (28/10/2016) serta pelantikan Pj pada Rabu (23/11/2016) mendatang.
Asisten Bidang Pemerintahan Rifki Wiriawan menjelaskan, sebanyak lima kabupaten di Lampung akan melaksanakan pilkada secara serentak pada 15 Februari 2017 di antaranya, Pringsewu, Lampung Barat, Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat.
Rifki menjelaskan, adapun penyerahan SK Pelaksana Tugas Bupati Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji akan dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2016 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur dan Pelantikan Penjabat Bupati Pringsewu akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 23 November 2016 di Gedung Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur.
Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Barat tidak ada penyerahan SK Pelaksana Tugas Bupati dan Pelantikan Penjabat Bupati dikarenakan Bupati Definitifnya tidak ikut dalam bursa Pilkada 2017.
Terkait calon Penjabat Bupati yang akan dilantik nantinya, Rifki menegaskan hal tersebut telah diusulkan oleh Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri namun masih menjadi rahasia negara.
“Kita sudah mengusulkan nama untuk PLT, namun hasil keputusan dari pusat dan masih menjadi rahasia. Sehingga tidak etis jika di buka sebelum waktunya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Otonomi Daerah Chandri menyebutkan bahwa setiap Kabupaten yang akan melaksanakan acara Penyerahan SK Pelaksana Tugas dan Pelantikan Penjabat Bupati untuk menyiapkan sarana dan prasarana terkait acara tersebut.
Pihaknya juga menilai harus dilakukan koordinasi dan sinergitas secara berkesinambungan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaan Penyerahan SK PLT dan Pelantikan Penjabat Bupati dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
“Kedepan tugas dari PLT harus menyelesaikan Pilkada agar terselenggara dengan damai dan menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerahnya,” ujarnya. (Ramona/Juanda)
