Harianpilar.com, Bandarlampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana Lampung Timur (Lamtim) didesak segera memeriksa oknum pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lamtim yang diduga sebagai pelaku pungutan liar (pungli) dalam program Pemberdayaan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) tahun 2015 dan menelusuri aliran dananya. Sebab, petunjuk awal masalah itu dinilai sudah memadai.
Kejari Sukadana diharapkan proaktif mengusut kasus dugaan pungli program PPIP itu oleh oknum pejabat Dinas PU setempat.
“Kita akan lihat berani tidak Kejari Sukadana mengusut masalah itu. Harusnya Kejari Sukadana proaktif mengusut aliran dana PPIP itu, karena pengakuan dan pernyataan para kades itu sudah lebih dari cukup sebagai petunjuk awal,” terang Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Transparansi Akuntabilitas Publik (YLBH-TAP) Lampung Handri Martadinyata, saat dihubungi via telepon, Minggu (16/10/2016).
Menurutnya, dengan petunjuk awal itu penegak hukum bisa menelusuri kemana saja aliran dana Rp10juta/desa yang di tarik oknum pejabat Dinas PU Lamtim terkait program PPIP tersebut.
“Jika Kejari Sukadana berani proaktif maka akan sangat diapresiasi oleh publik. Sebaliknya jika pasif maka akan muncul presepsi Negatif,” tandasnya.
Menurutnya, penegak hukum harus segera memeriksa oknum pejabat yang diduga melakukan pungli itu. Sehingga bisa diketahui motif jelas penarikan dana itu dan ke siapa saja dana itu mengalir.
Diberitakan sebelumnya, indikasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam Program Pemberdayaan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) tahun 2015 semakin menguat.
Jumlah kepala desa (Kades) yang mengaku ‘menyetor’ sejumlah uang kepada oknum pejabat Dinas PU Lamtim terkait proyek PPIP itu terus bertambah. Hal ini mengindikasikan jika program PPIP Lamtim telah menjadi ladang korupsi. Benarkah?
Tahun 2015 sedikitnya terdapat 38 desa dari 264 desa yang ada di Kabupaten Lamtim yang mendapat program PPIP. Program yang menggunakan dana APBN itu bernilai Rp250 juta/desa. Kuat dugaan dana untuk program PPIP itu di Lamtim tidak sepenuhnya digunakan sesuai ketentuan, pasalnya oknum pejabat Dinas PU Lamtim diduga telah menarik dana Rp10 juta dari setiap desa dari dana program PPIP.
Hal itu dibuktikan dengan adanya pernyataan dari 5 Kepala Desa yang ada di Lamtim. Di antaranya pernyaatan dari Kades Gunuung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Sukiman, Kades Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Pujiyono, Kades Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Esmoyo, Kades Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Sarno.
Bukan hanya pengakuan, tapi para kades ini membuat surat penyataan yang menyatakan mereka menerima dana sebesar Rp250 juta dan setelah itu memeberi uang Rp10 juta/desa ke oknum pejabat Dinas PU Lamtim yang membidangi program tersebut.
Terbaru, Kades Desa Rajabasa Kecamatan Sukadana Hairul yang juga mengaku diminta menyetorkan dana Rp10 juta ke oknum pejabat tersebut terkait program PPIP. ”Iya betul surat pernyataan kepala desa itu. Saya saja orang Lampung asli masih diminta,” tegasnya.
Pernyataan Hairul ini semakin menguatkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dalam program PPIP di Lamtim itu. Sementara, Kabid Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Lamtim, Yohanes, yang disebut-sebut menarik uang Rp10 juta itu saat di konfirmasi membantah hal tersebut. Namun, Yohanes enggan memberikan penjelasan panjang terkait masalah itu. ”Tidak benar itu,” ujarnya singkat. (Tim/Juanda)
