Harianpilar.com, Lampung Selatan – Janji adalah hutang, setidaknya ungkapan tersebut yang akan dijadikan landasan 43 organisasi di Lampung Selatan (Lamsel) untuk menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lamsel Zainnudin Hasan-Nanang Ermanto.
Hari ini, Senin (9/10/2016) ribuan massa yang terdiri dari 16 keorganisasian di Lamsel menggelar aksi damai, di halaman kantor bupati Lamsel untuk meminta Zainnudin Hasan-Nanang Ermanto, merealisasikan janji politiknya.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Hari Fajar (Ucok), sejumlah lembaga yang diketahui yang telah mengikuti pertemuan di antaranya, Laskar Merah Putih, Palu Lampung, Forlas, Ikam Lamsel, LMND, Bakornas, Petir, Gerasi, Bakauheni Bersatu, Paku Banten.
“Aksi damai itu dilakukan, untuk mengingatkan bupati terpilih Zainudin Hasan mengenai janji – janji kampanye yang disampaikan pada Pilkada Lampung Selatan beberapa waktu lalu belum dilaksanakan,” kata Ucok, Minggu (9/10/2016).
Ketika ditanya mengenai tuntutan apa saja yang akan diusung dalam aksi damai nantinya, Hari menjelaskan, berkaitan dengan janji kampanye.
“Seperti sekolah gratis, beras miskin (raskin) gratis, membuka lapangan pekerjaan. Yang dirasa belum terlaksana. Kemudian mengingatkan saja , saat ini ada yang namanya bupati bayangan, aktifitas pemerintahan diatur orang luar,” ujarnya, seraya menyebutkan bupati bayangan itu berinisial (ABN), orang yang selalu bersama Bupati Zainudin Hasan.
Lebih jauh dikatakannya, aksi damai gabungan dari beberapa elemen ormas dan LSM.
“Hadir pada pertemuan siang ini lalu sekitar 30 lembaga dari 43 lembaga. Untuk massa kemungkinan berjumlah ribuan, kita belum bisa menyebutkan jumlahnya pastinya. Pada intinya, aksi damai nanti tidak ada anarkis yang bertujuan untuk mengingatkan pak bupati saja akan janji kampanyenya,” pungkasnya.
Ditegaskan Ucok, terkait rencana aksi tersebut, pihak Polres Lampung Selatan mengatakan akan segera melakukan mediasi dengan pihak Pemkab. Namun demikian, Hari Fajar menegaskan, pihaknya akan bersikukuh menggelar aksi damai tersebut.
“Tadi sempat pihak Polres mau dirundingkan dahulu terkait aksi damai menuntut janji kampanye dengan pihak Pemda. Tapi, kita tetap akan bersikukuh menggelar aksi,” tegasnya.
Dirinya mengungkapkan, saat aksi damai tersebut pihaknya berharap Bupati Zainudin Hasan menemui mereka.
“Dan menjelaskan mengenai janjinya, seperti pak bupati menyampaikan sambutan pada acara konser Rhoma Irama di Lapangan Raden Intan dalam rangka peringatan 1 Muharram kemarin,” harapnya.
Di lain sisi, Ketua LSM Palu Lampung Zulkarnain menambahkan, aksi damai dari beberapa lembaga tersebut, pihaknya berjanji tidak akan anarkis.
“Intinya, aksi damai itu. Menuntut janji kampanye bupati Lamsel terpilih. Dan mengingatkan pak bupati agar menepati janjinya pada Pilkada kemarin. Kita mendukung semua program pemerintahan Zainudin Hasan,” kata Zulkarnain.
Lebih jauh Zulkarnain menuturkan, pemimpin Lampung Selatan (bupati, red) diharapkan, tidak mudah terpengaruh dengan hasutan-hasutan pihak luar (non pemerintahan-red).
“Yang jelas kita mengingatkan pak bupati jangan terpengaruh dengan pembisik-pembisik busuk. Apalagi bisikin orang di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sementara DPD KNPI Lampung Selatan (Lamsel) menilai, terkait aksi demo sejumlah LSM yang menuntut janji politik Zainudin Hasan, sebagai bagian dari ekspresi berpendapat di muka umum yang di jamin oleh pasal 28 undang undang dasar NKRI.
“Kami DPD KNPI lampung Selatan Mempersilakan elemen masyarakat menggunakan hak nya secara damai dan tertib. Hingga memberikan masukan masukan positif guna kemajuan kabupaten lampung selatan secara keseluruhan,” jelas Ketua DPD KNPI Lamsel Firmansyah, dalam rilsi yang diterima Harian Pilar, Minggu (9/10/2016).
Menurut Firmansyah, terkait janji politik Zainuddin Hasan, selama kepemimpinanya dalam delapan bulan berjalan ini sudah maksimal bekerja untuk perubahan Lampung Selatan menuju lebih baik.
“Dari sisi infrastruktur jalan jalan poros antas desa kecamatan terbangun, perbaikan perbaikan gedung sekolah, pemberdayaan masyarakat desa, penataan ruang public, realisasi dan percepatan peningkatan PBB tiap kecamatan, pembinaan pelayanan public, kekompakan bupati wabup dengan pembagian kerja yang jelas, pemahaman soal hukum. Meski ada beberapa catatan namun itu juga memerlukan dorongan dan dukungan semua pihak di lampung selatan,” ungkapnya. (Saipul/Juanda)
