Harianpilar.com, Bandarlampung – Perealisasian sejumlah Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Dinas PU Lampung Timur (Lamtim) tahun 2015, berpotensi merugikan Negara. Mengingat, anggaran proyek yang diperuntukan bagi 38 desa di Lamtim ini, terindikasi adanya praktek ‘Setor’ otomatis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ini berkurang.
Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) menilai, dugaan adanya upeti atau setor pada pelaksanaan proyek PPIP Dinas PU Lamtim ini sangat berpotensi merugikan Negara, sebab dana bantuan sebesar Rp250 juta/desa yang diterima 38 desa itu harus berkurang Rp10 juta.
Artinya, target pembangunan PPIP dengan anggaran yang dikucurkan tersebut tidak otomatis tidak tercapai.
“Jika targetnya tidak tercapai, Negara pastinya dirugikan. Yang lebih lebih rugi lagi ya masyarakat pedesaan,” ungkap Direktur SIKK-HAM Lampung, Handri Martadinyata, saat dihubungi via telepon, Rabu (5/10/2016).
Menurutnya, dugaan adanya setor proyek Rp10 juta itu, sudah bisa dijadikan petunjuk awal aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan.
“Sudah bisa dilakukan proses penyidikan, terlebih ada pengakuan sejumlah kepala desa jika mereka diminta 10 juta oleh oknum Dinas PU Lamtim,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Dinas PU Lampung Timur (Lamtim) tahun 2015, ditenggarai sarat permainan. Betapa tidak, diduga 38 desa penerima bantuan dana APBN tersebut diminta menyetor sejumlah uang ke oknum di Dinas PU Lamtim dengan dalih untuk administrasi.
Dugaan adanya praktek setor proyek ini dipertegas dengan pernyataan empat kepala desa penerima bantuan proyek PPIP yakni, Sukiman (Kades Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik). Pujiyono (Kades Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik). Esmoyo (Kades Pugungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik). Sayuto (Kades Gunungagung, Kecamatan Sekampung) dan Sarno (Kades Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan).
“Ya kami dimintai uang 10 juta dan sudah setor ke Dinas PU Lamtim, alasannya untuk biaya adaministrasi,” tegas Sukiman, Kades Gunungpasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik, saat ditemui di kediamannya, belum lama ini.
Diungkapkan Sukiman, jika proyek PPIP ini diperuntukan bagi peningkatan pembangunan desa guna menanggulangi angka kemiskinan di desa. Pada tahun 2015, dari 264 desa yang ada di Lamtim, sebanyak 38 desa yang menerima bantuan proyek PPIP ini sebesar Rp250 juta/desa. Artinya, anggaran untuk PPIP 38 desa ini sebesar Rp9,5 miliar.
“Kami menyerahkan uang tersebut kepada ketua PPIP Yohanes sebesar 10 juta,” tegasnya lagi.
Dipaparkan Sukiman, menilai jika bantuan PPIP yang diperuntukan bagi peningkatan infrastruktur desa terancam tidak mampu memenuhi target pemabangunan desa, sebab sebagian dana yang diterima desa harus disetor ke Dinas PU.
“Ya otomatis anggarannya berkurang, ini akan mempengaruhi kualitas pembangunan,” tandasnya.
Terkait temuain ini, pihak Dinas PU Lamtim selaku Staker yang mengelola proyek PPIP ini belum bisa dikonfrimasi. Beberapa ditemui di ruang kerjanya, Kadis PU Lamtim Drs Syahmin Saleh tidak berada di tempat. Bahkan, Yohanes saat dimintai konfirmasi via telepon dalam keadaan tidak aktif, begitu juga saat dikonfirmasi via SMS juga tidak dibalas. (Burhan/Tim/Juanda)
