Harianpilar.com, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) membayar tunjangan profesi guru sebanyak 5.359 orang pada semester kedua sebesar Rp106 miliar.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikdapora) Lampung Timur Merah Juansyah, dana Rp106 miliar itu bersumber dari APBN 2010, yang sebelumnya dipakai untuk pembangunan di kabupaten dengan semboyan Bumei Tuwah Bepadan itu.
“Jadi, pemerintah pusat tahun ini tidak menyalurkan dana sertifikasi. Dana itu nanti untuk triwulan ketiga dan keempat,” kata Merah Juansyah, Senin (29/9/2016).
Dia menyebutkan, total penerima sebanyak 5.359 orang dengan dana tunjangan profesi guru Rp240.987.508.630. Di antaranya, 160 guru TK; 3.300 guru SD; 1.100 guru SMP; 567 guru SMA; 110 guru SMK; dan 122 pengawas. “Sertifikasi tetap dibayar kok, cuma memakai uang yang ada di kas daerah itu,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Chusnunia menyatakan, silpa sertifikasi dengan akumuliasi dari tahun ke tahun Rp106 miliar. “Tidak ada masalah, cuma memang tahun ini memakai dana itu, karena ada efisiensi anggaran saja,” jelasnya.
Sementara itu ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) di Lampung Timur, pantas mengeluh. Sebab, insentif fungsional belum keluar secara menyeluruh. Begitu juga insentif yang berasal dari APBD 1 dan APBD 2, selama satu semester ini belum cair.
Ketua Umum Korda Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Lampung Timur Suprihatin mengatakan dana insentif fungsional baru keluar 30 persen dari total tenaga honorer K2 sebanyak 773 orang.
“Kalau nilai insentif fungsional ini cuma Rp300.000 per orang. Baru sedikit yang menerima insentif masih banyak yang belum menerima,” kata dia.
Tidak hanya itu, kata Suprihatin, tenaga honorer K2 juga belum menerima insentif yang bersumber dari APBD 1 dan APBD 2 masing-masing Rp100.000 per orang. “Selama satu semester belakangan ini dana itu belum keluar sama sekali,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris BKD Diklat Lampung Timur Ikhsan Idroes membenarkan insentif belum sepenuhnya dibayarkan. Pihaknya sudah koordinasi dan akan menyalurkan dananya kepada tenaga honorer K2. “Kami rapatkan dulu, karena ini memang belum keluar, secepatnya kami bahas persoalan itu,” ujarnya. (Lis/Mar)
